Peristiwa ini menimbulkan down dan mengganggu layanan publik di berbagai instansi selama empat hari.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan, terdapat 210 instansi pusat maupun daerah  terdampak akibat peretasan oleh hacker pada sistem Pusat Data Nasional (PDN) sementara.

“Dari data yang terdampak, ada 210 instansi baik itu di pusat maupun daerah yang terdampak,” kata Semuel di Kantor Kominfo, Senin (24/6).

Semuel mengatakan, di antara 210 instansi terdampak, terdampak Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). Layanan imigrasi pada Kamis pekan lalu memang banyak diprotes dan jadi perbincangan warganet.

Namun, Semuel memastikan seluruh sistem telah beroperasi kembali pada Senin ini. Hal yang sama disampaikan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

“Di antaranya layanan Visa dan izin tinggal, layanan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), layanan paspor, layanan Visa on Arrival, (Visa) on Boarding, layanan manajemen dokumen keimigrasian,” papar Hinsa.

Fungsi Pusat Data Nasional

Ibarat sebuah hub, PDN merupakan pusat interkoneksi dari segala kebutuhan digitalasiasi di pemerintahan.

Pusat Data Nasional merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah yakni Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Melansir paparan Dirjen Aptika Kominfo, PDN berfungsi menjadi “rumah” bagi penyelenggaraan platform berupa kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan government cloud, menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pembangunan Pusat Data Nasional merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah khususnya Pasal 27 Perpres SPBE sebagai berikut:

Penggunaan PDN menjadi rekomendasi terbaik bagi penyediaan infrastruktur TIK pemerintahan dengan pertimbangan untuk efisiensi belanja dengan mengurangi duplikasi belanja, mempercepat konsolidasi data nasional, integrasi pelayanan publik nasional, dan menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data pribadi WNI.

Pada 2022 pemerintah memulai proyek pembangunan PDN yang menelan anggaran Rp2,7 triliun.

Pusat data pertama milik pemerintah ini berada di Deltamas, Cikarang, Bekasi. dengan skema pembiayaan kombinasi atau blended financing,  terdiri atas bantuan Pemerintah Prancis (85 persen) dan APBN murni (15 persen).

Bisnis Data Center Menggiurkan

Bisnis data center selama ini menjadi ceruk yang kurang menjadi perhatian umum namun memiliki potensi yang cukup besar.

Mengingat, masyarakat kini hidup di era digitalisasi dan pengembangan artificial intelligence (AI) alias kecerdasan buatan. Tak hanya pemerintah, swasta pun kini juga berlomba dalam mengembangkan pusat data alias bisnis data center.

Ini seiring dengan kebutuhan digitalisasi di sektor swasta dan kebutuhan data center perusahaan-perusahaan besar yang semakin kesulitan mendapatkan kapasitas pusat data yang cukup.

Pasokan yang rendah, infrastruktur yang rumit, dan tantangan kebutuhan listrik berdampak pada pentingnya penyediaan data center.

Pesatnya pertumbuhan kecerdasan buatan bersama dengan teknologi modern lainnya, seperti streaming, game, hingga AI diperkirakan akan terus mendorong tingginya permintaan data center di masa depan.

Melansir Statista, pusat data adalah jaringan sumber daya komputasi dan penyimpanan yang memungkinkan pengiriman aplikasi perangkat lunak dan data bersama.

Data center ini dapat menampung sejumlah besar data penting, dan oleh karena itu sangat penting untuk fungsi sehari-hari perusahaan dan konsumen.

Sejumlah bentuk data center seperti cloud, kolokasi atau layanan terkelola, hingga real estate pusat data akan semakin penting di seluruh dunia.

Per Maret 2024, dilaporkan terdapat 5.381 pusat data di Amerika Serikat (AS) dan menjadikannya sebagai negara dengan jumlah terbanyak data center dibandingkan negara mana pun di seluruh dunia.

Sebanyak 521 lainnya berlokasi di Jerman, sementara 514 lainnya berlokasi di Inggris. Sementara menurut laporan Statista, Indonesia hanya memiliki sekitar 81 data center, kalah dari Singapura yang memiliki 120 data center. (Lihat grafik di bawah ini.)

Di Indonesia, sejumlah bisnis data center menjamur dan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), di antaranya PT DCI Indonesia Tbk (DCII), PT Indointernet Tbk (EDGE), PT Data Sinergitama Tbk (ELIT) dan PT Dunia Virtual Online Tbk (AREA).

Ada juga Telkom Indonesia (TLKM) yang menjadi raksasa di bisnis data center RI dengan anak usahanya Telkom Sigma yang kini menjadi sorotan buntut isu ransomware.

Menurut Kepala BSSN, seluruh elemen pemerintah masih melakukan investigasi atas serangan malware terbaru jenis ransomware ini di pusat data sementara hasil pengelolaan Kominfo dan Telkom Sigma.

Pada awalnya Tim Siaga BSSN pada Kamis (20/6/2024) langsung menuju lokasi pusat dana sementara di kota Surabaya, Jawa Timur, untuk melakukan penelusuran.

Hasil uji sampel forensik sementara diketahui bahwa Brain Cipher Ransomware adalah malware pengembangan dari LockBit 3.0.

Atas hasil dari uji sampel tersebut, Hinsa meminta lembaga lain mengantisipasi pola peretasan hacker dengan jenis Brain Cipher Ransomware.

“Ini segera kita sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman lain, dan sekaligus sebagai pembelajaran kita untuk memitigasi kemungkinan bisa terjadi,” katanya.

Diakui pula oleh badan siber bahwa alat bukti yang ada cukup terbatas karena telah terenkripsi.

“Karena kan serangannya mengenkripsi data, dan ini menjadi pekerjaan untuk kita pecahkan,” tutur Hinsa.

Sebelumnya, Kominfo, BSSN, dan Telkom Sigma menyampaikan bahwa adanya permintaan tebusan USD8 juta (sekitar Rp129 miliar) terkait peretasan di data center milik pemerintah. (ADF)