Anggie Ariesta IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan anggaran sebesar Rp604 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Angka tersebut naik sekitar 180 persen dari pagu anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp215 miliar.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya mendapat pagu indikatif tahun 2026 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp150 miliar dan hanya dapat menutupi belanja pegawai dan kegiatan operasional secara minimum.
"Hal seperti ini kami melihat Kementerian BUMN, kita memerlukan pendanaan kurang lebih Rp604 miliar," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (8/7/2025).
Secara rinci, usulan anggaran Rp604 miliar untuk TA 2026 akan dialokasikan sebagai berikut:
Fungsi Regulator: Rp111 miliar
Fungsi Pengawasan: Rp118 miliar
Pemegang Saham Seri A & Perum: Rp101 miliar
Belanja Pegawai: Rp117 miliar
Administrasi & Operasional: Rp157 miliar
Sebagai perbandingan, historis anggaran Kementerian BUMN dari 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan. Pada 2021, pagu anggaran sebesar Rp193 miliar dengan realisasi Rp191 miliar.
Kemudian pada 2022, pagu BUMN naik menjadi Rp199 miliar dengan realisasi Rp197 miliar. Puncaknya pada 2023, pagu mencapai Rp241 miliar dengan realisasi Rp238 miliar.
Anggaran Kementerian BUMN pada 2024 melonjak menjadi Rp308 miliar dengan realisasi Rp297 miliar. Sementara itu, pagu anggaran pada 2025 sebesar Rp215 miliar, dengan sisa anggaran per 4 Juli 2025 sebesar Rp91 miliar.
Realisasi anggaran rata-rata selama empat tahun terakhir (2021-2024) tetap mencapai lebih dari 96 persen.
Adapun terdapat dua catatan penting terkait usulan anggaran tambahan ini di antaranya, anggaran sebesar Rp150 miliar harus menutupi pegawai dan operasional minimum, dan Rp604 miliar untuk menjalankan tugas sesuai UU No. 1/2025 serta mendukung fokus arah kebijakan APBN TA 2026 dalam rangka Ketahanan Nasional dan Akselerasi Ekonomi.
(Febrina Ratna Iskana)