Iqbal Dwi Purnama IDXChannel - Program 3 juta rumah pada 2026 akan diwujudkan dalam program renovasi rumah sebanyak 2 juta unit, dan 1 juta unit pembelian rumah oleh negara ke developer atau pengembang.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya tengah mengajukan kebutuhan anggaran Kementerian PKP untuk 2026 sekitar Rp49 triliun.
"Tapi itu tanggung jawab Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun mata anggaran berdasarkan kekuatan negara. Tapi yang diajukan itu adalah renovasi 2 juta unit, kemudian menata off taker Rp1 juta unit, nanti dengan Danantara dan Kementerian BUMN," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Pada kesempatan itu, Fahri Hamzah menambahkan untuk renovasi kawasan permukiman, Kementerian PKP berencana menggunakan dana pinjaman luar negeri. Saat ini wacana tersebut tengah diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk menggarap renovasi kawasan.
Sebelumnya, Fahri Hamzah juga mendorong Perum Perumnas sebagai lembaga yang menyerap produksi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) para pengembang. Dia menilai lembaga off taker seperti itu dinilai penting agar para pengembang fokus untuk memproduksi rumah saja. Tidak perlu melakukan pemasaran yang juga memakan biaya pengeluaran tambahan.
Menurutnya, konsep seperti ini tidak berbeda dengan proses produksi gabah yang kemudian langsung diserap oleh Perum Bulog. Sehingga para petani hanya fokus untuk meningkatkan produksi tanpa pusing hendak dijual ke mana gabah yang telah dipanen.
"Perumnas itu kan sebetulnya memang off taker perumahan sosial. Tapi karena di push mencari untung, akhirnya perumahan sosialnya ditinggal. Akhirnya BUMN ini punya hotel, dan lain. Seharusnya yang menyelenggarakan rumah sosial harus ada, tapi kalau BUMN yang mau bisnis properti kelas atas silakan," kata dia.
Fahri Hamzah melihat bahwa angka backlog perumahan yang saat ini sekitar 15 juta sebetulnya dapat ditangani jika para pengembang fokus untuk memproduksi rumah saja. Sehingga bagian pemasaran alias penyaluran rumah, terutama rumah MBR, bisa dikerjakan oleh negara lewat BUMN.
"Kemarin sudah kita bicarakan dengan Menteri BUMN supaya ada lembaga off taker. Supaya berapapun yang diproduksi oleh pengembang, harus diserap, karena kita punya backlog 15 juta. Kalau kita bisa produksi 1 juta, harus ada yang absorb, supaya tidak ada isu pemasaran, yang ada isu antrean saja," kata dia.
(NIA DEVIYANA)