Pergantian ini mencerminkan penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional, khususnya terkait penguatan peran negara dalam pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan inklusif.

Ekonom INDEF Ariyo Irhamna menilai, sejak awal terdapat perbedaan ideologis yang cukup jelas antara Menteri Keuangan sebelumnya dengan Presiden.

Sri Mulyani cenderung menekankan prinsip peran pemerintah yang minim dalam ekonomi, menyerahkan sebagian besar dinamika pada mekanisme pasar.

Sementara Prabowo mendorong peran aktif dan optimal pemerintah melalui instrumen fiskal strategis, pembiayaan, dan penguatan BUMN. Pergantian ini menjadi langkah konsisten untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat.

"Saya menilai prioritas jangka pendek Menteri Keuangan harus fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi, sambil menjaga stabilitas fiskal dan sosial," kata Ariyo dalam keterangannya Selasa (9/9/2025).

Untuk mendukung pemulihan ekonomi, beberapa langkah fiskal dan kebijakan yang dapat diterapkan menteri keuangan baru antara lain meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75-Rp80 juta per tahun agar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah memiliki ruang konsumsi lebih luas.

Lalu menurunkan tarif PPN menjadi 10 persen, dengan 1 persen ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP), sehingga daya beli rumah tangga tetap terjaga tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara.

Sehari setelah pelantikan, penurunan IHSG sebesar 1,28 persen yang merupakan reaksi pasar yang wajar. Sebab, pasar membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan baru.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan, penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah indikator fundamental negatif, melainkan respon awal terhadap ketidakpastian.

Ariyo menambahkan, menteri Keuangan yang baru harus benar-benar menjaga disiplin fiskal, agar APBN tidak berubah menjadi ATM tanpa batas yang terus dicairkan untuk semua kebutuhan tanpa prioritas.

Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal harus diukur secara hati-hati, tepat sasaran, dan terencana, agar APBN tetap sehat sekaligus efektif mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Yang menjadi kunci adalah kecepatan dan ketepatan implementasi kebijakan, serta perbaikan komunikasi dan profesionalisme birokrasi Kemenkeu. Kementerian Keuangan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap pasar, dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial secara efisien," tutur dia.

(DESI ANGRIANI)