Risal mengungkapkan, pengeluaran masyarakat Indonesia untuk transportasi masih relatif tinggi. Mengacu data World Bank di 2023, biaya transportasi mencapai 12,46 persen dari total biaya hidup, sementara standar idealnya tidak lebih dari 10 persen.

"Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/9/2025).

Selain faktor biaya, tantangan juga muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Di Jabodetabek saja, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan (data BPTJ, 2023).

Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat.

Dia menekankan digitalisasi pembayaran dengan sistem tap-in dan tap-out memiliki peran penting dalam menghasilkan data perjalanan. Data dari perjalanan ini akan menjadi dasar untuk perencanaan kapasitas, penyusunan subsidi tarif, serta memastikan layanan angkutan umum benar-benar saling terhubung, terintegrasi, dan berlanjut.

Menurut Risal, integrasi transportasi juga harus menjangkau simpul perkotaan hingga Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) agar tidak hanya mobilitas masyarakat, tetapi juga distribusi logistik berjalan lancar.

Saat ini integrasi tarif antar moda transportasi telah diterapkan di Jakarta pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp10 ribu untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam.

Ke depan, kata dia, Ditjen Intram akan memperluas integrasi ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero), seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.

"Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi," katanya.

(Dhera Arizona)