Sekretaris Perusahaan PPA Agus Widjaja mengatakan, bantuan pendanaan kepada Garuda Indonesia melalui skema bagi hasil. Artinya, suntikan anggaran ini bukan melalui skema restrukturisasi keuangan maskapai BUMN itu.

Garuda memang tidak memiliki pendanaan yang cukup, pasca perusahaan memperoleh homologasi atau kesepakatan damai dengan kreditur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sejak awal 2022 lalu.

"Ada 10 sampai 15 pesawat. Jadi, dana yang kita berikan ke Garuda Rp725 miliar itu untuk mendukung Garuda untuk merevitalisasi atau merestorasi 10 sampai 15 pesawat armada pesawatnya, supaya layak terbang. Akhirnya PPA turut membantu kebangkitan sektor pariwisata nasional," ujar Agus saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, ditulis pada Jumat (31/3/2023).

Agus mengaku kerja sama PPA dan Garuda Indonesia hanya berlaku selama beberapa tahun saja, terhitung sejak September 2022. 

"Jadi kan kerja sama bagi hasil, jadi kita tentukan rutenya mana yang bagus, itu pembayarannya langsung, kita punya escrow account, dia kan kerja sama Traveloka dan lainnya, jadi langsung pembayarannya per minggu," ucap dia. 

Sebelumnya, Wakil Menteri menjelaskan, kerja sama kedua entitas pelat merah tersebut untuk mempercepat penambahan frekuensi penerbangan, sebelum Garuda Indonesia mendapatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun.

Sebagai instrumen strategis pemerintah dalam mengoptimalisasi nilai ekosistem BUMN, PPA mendukung rencana ekspansi Garuda Indonesia untuk memenuhi kecukupan armadanya.

Dia menilai langkah tersebut sebagai implementasi dari pilar bisnis Special Situations Fund, di mana PPA menghadirkan solusi terstruktur yang mengedepankan manajemen risiko terukur dengan proses bisnis yang transparan dan tata kelola perusahaan yang baik.

(YNA)