Menurut Fahri, kehadiran lembaga offtaker dinilai penting agar para pengembang fokus untuk memproduksi rumah saja, dan tidak perlu melakukan pemasaran yang juga memakan biaya pengeluaran tambahan.

Menurutnya, konsep seperti ini tidak berbeda dengan proses produksi gabah yang kemudian langsung diserap oleh Perum Bulog. Sehingga para petani hanya fokus untuk meningkatkan produksi tanpa pusing hendak dijual ke mana gabah yang telah dipanen.

"Perumnas kan masih Perum, Perum ini kan yang masih bisa melayani rakyat lah istilahnya. Perumnas itu bisa, otomatis, begitu dikasih uang, dia langsung jadi off taker, tapi memang ini memerlukan diskusi dengan Pak Erick (Erick Thohir, Menteri BUMN) dan Pak Rosan Roeslani (CEO Danantara)," ujarnya saat ditemui usai acara diskusi publik yang diselenggarakan Forum Gatotkaca Prabowo - Gibran di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Fahri menambahkan, pada dasarnya Perumnas memiliki tugas sebagai penyelenggara perumahan sosial, bukan komersial. Namun karena tuntutan keuntungan, perusahaan negara tersebut merambah ke bisnis selain perumahan sosial.

"Perumnas itu kan sebetulnya memang off taker perumahan sosial. Tapi karena di push mencari untung, akhirnya perumahan sosialnya ditinggal. Akhirnya BUMN ini punya hotel, dan lainnya. Seharusnya yang menyelenggarakan rumah sosial harus ada, tapi kalau BUMN yang mau bisnis properti kelas atas silakan," kata dia.

Fahri Hamzah melihat bahwa angka backlog perumahan yang saat ini berjumlah 15 juta dapat ditangani jika para pengembang fokus untuk memproduksi rumah saja. Sehingga, bagian pemasaran alias penyaluran rumah, terutama rumah MBR, bisa dikerjakan oleh negara lewat BUMN.

"Kemarin sudah kita bicarakan dengan Menteri BUMN supaya ada lembaga off taker. Supaya berapapun yang diproduksi oleh pengembang, harus diserap, karena kita punya backlog 15 juta. Kalau kita bisa produksi 1 juta, harus ada yang absorb, supaya tidak ada isu pemasaran, yang ada isu antrean saja," kata Fahri.

(NIA DEVIYANA)