Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh berkat koordinasi kebijakan yang kuat dan permintaan domestik yang terjaga.

“Jadi mungkin kami tegaskan kembali walau situasi perang Amerika-Israel sama Iran itu masih berjalan lebih dari 2 minggu, namun kalau kita lihat transmisi ke Indonesia itu dalam bentuk harga-harga minyak, harga gas, dan nanti ikutannya harga-harga komoditas. Walaupun dalam situasi krisis perang, secara makro kita tetap kuat dan solid,” ujar Airlangga acara Diskusi dan Buka Puasa Bersama Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di Jakarta, Senin (16/03/2026).

Airlangga menjabarkan sejumlah data yang menjadi fondasi optimisme pemerintah seperti kontribusi konsumsi mencapai 54 persen terhadap PDB dengan Mandiri Spending Index di level 360,7 pada Februari 2026.

Sementara itu, cadangan devisa tercatat sebesar USD151,9 miliar, cukup untuk membiayai sekitar enam bulan impor. Kemudian PMI Manufaktur berada di zona ekspansif (53,8), serta adanya kenaikan produksi beras nasional sebesar 13,54 persen secara tahunan (yoy).

Indonesia juga memiliki mekanisme natural hedging di mana kenaikan harga komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan tembaga senilai USD47 miliar mampu menyeimbangkan defisit di sektor migas.

Selain itu, pemerintah memfungsikan APBN sebagai shock absorber untuk meredam gejolak global melalui subsidi energi, bantuan pangan senilai Rp11,92 triliun, dan penyaluran THR. 

Airlangga juga mengungkapkan instruksi strategis dari Presiden Prabowo Subianto guna menghadapi dampak konflik jangka panjang. Beberapa arahan tersebut meliputi percepatan ketersediaan energi nasional, efisiensi konsumsi bahan bakar, perluasan kebijakan Work From Home (WFH), dan penguatan disiplin fiskal agar defisit tetap di bawah 3 persen PDB.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) terus melakukan intervensi pasar dan mendorong penggunaan Local Currency Settlement (LCS). Transaksi menggunakan mata uang lokal dengan mitra seperti China dan Jepang melonjak dua kali lipat menjadi USD25,66 miliar pada 2025.

Selain isu geopolitik, pemerintah menyatakan kesiapannya dalam menghadapi investigasi Section 301 oleh Amerika Serikat melalui konsultasi konstruktif yang melibatkan asosiasi industri dan pelaku usaha.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi kebijakan secara dinamis agar stabilitas nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur yang positif meskipun ketidakpastian global meningkat.

(Rahmat Fiansyah)