IDXChannel - Bank Indonesia (BI) menaikkan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari 5,5 persen menjadi 6,0 persen mulai September 2026. Hingga Agustus 2026, total insentif yang telah diperoleh perbankan mencapai Rp446,5 triliun atau 5,02 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, saat diskusi Sarasehan 100 Ekonom Indonesia “Berlayar di Tengah Gelombang Global, Menjaga Daya Tahan Ekonomi Nasional" di Jakarta (3/9).

Menurut Destry, penguatan intermediasi juga perlu didukung oleh sisi permintaan, mengingat masih besarnya undisbursed loan yang dapat menjadi ruang bagi pertumbuhan kredit ke depan.

"Karena itu, sinergi dengan Pemerintah dan dunia usaha menjadi penting untuk memastikan likuiditas yang tersedia benar-benar bermuara pada ekspansi usaha, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja," ujar Destry.

Ke depan Bank Indonesia mendorong penguatan sinergi lintas lembaga agar likuiditas perbankan semakin efektif mengalir menjadi pembiayaan bagi UMKM dan sektor prioritas untuk memperkuat ekspansi usaha, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan kerja.

Langkah tersebut ditempuh melalui kebijakan yang lebih tertarget, seperti penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank dan diarahkan untuk memperkuat penyaluran kredit ke sektor-sektor yang memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian nasional.

Seperti diketahui, Bank Indonesia menaikkan insentif KLM dari 5,5 persen menjadi 6,0 persen mulai September 2026.

Destry menegaskan bahwa Sinergi Merah Putih bukan sekadar bekerja sama, melainkan menyatukan kekuatan dan menyelaraskan langkah antarlembaga untuk menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi pertumbuhan ekonomi, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.

Bank Indonesia akan terus menjaga kecukupan likuiditas dan memperkuat transmisi suku bunga kebijakan agar intermediasi perbankan semakin efektif dalam mendukung pembiayaan sektor riil, melalui bauran kebijakan yang mendorong penguatan kredit, peningkatan produktivitas dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.


(kunthi fahmar sandy)