Pakta ini mencakup klausul pertahanan kolektif, yang mewajibkan negara peserta untuk membantu anggota lain jika terjadi serangan.

Dilansir dari Al-Jazeera pada Jumat (6/11/2026), Pakta ini diratifikasi ini ketika Arab Saudi terus menghadapi serangan dari kelompok Houthi asal Yaman.

Turki menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah pada Agustus dan mengajukannya ke parlemen untuk diratifikasi bulan lalu.

"Jika salah satu pihak mengalami serangan bersenjata atau agresi militer oleh negara lain atau kelompok negara lain, maka pihak-pihak lainnya wajib segera memberikan bantuan kepada pihak yang diserang, dengan memanfaatkan seluruh bentuk bantuan timbal balik yang tersedia," demikian bunyi Pasal 2 dalam pakta tersebut.

Pasal-pasal lain dalam pakta tersebut mengatur kerja sama industri pertahanan dan koordinasi militer, dengan tujuan menangkal berbagai ancaman.

Pasal-pasal tersebut, antara lain, mewajibkan negara-negara anggota untuk melaksanakan pelatihan bersama, melakukan inovasi teknologi, serta berbagi sumber daya logistik dan intelijen.

Draf yang disetujui oleh parlemen Turki ini mengikat negara-negara anggota dalam pakta tersebut selama 10 tahun, setelah periode itu berakhir, mereka diperbolehkan untuk mengundurkan diri.

Pakta ini juga membuka peluang bagi negara lain untuk bergabung, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari anggota-anggota yang sudah ada. Suriah telah menyatakan ketertarikannya.

Meskipun parlemen telah memberikan ratifikasi, bukan berarti pengerahan pasukan Turki ke Arab Saudi akan otomatis terjadi di tengah serangan kelompok Houthi.

Para ahli menyatakan bahwa pengerahan pasukan Turki, jika nantinya dilakukan, akan memerlukan persetujuan terpisah dari lembaga legislatif. (Wahyu Dwi Anggoro)