IDXChannel - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menekankan pentingnya mengeksekusi agenda besar lintas sektor secara terpadu untuk mendongkrak kinerja ekonomi syariah (Eksyar) Indonesia pada 2027.
Dalam paparannya, Anggito menggarisbawahi konsolidasi keuangan negara akan memperkuat kapasitas permodalan, sementara inovasi instrumen digital bakal membuka ruang pembiayaan baru. Reformasi pengelolaan dana haji serta filantropi Islam turut diarahkan meningkatkan efektivitas dan jangkauan, seiring penguatan literasi dan keuangan untuk memperluas partisipasi masyarakat.
"Ada lima agenda besar yang harus dilaksanakan secara terintegrasi. Kelima agenda tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah," ujar Anggito dalam forum Outlook Ekonomi Syariah di Kampus Tazkia, Bogor, Senin (16/11/2026).
Mengurai persoalan mendasar yang dihadapi, Anggito menyoroti fragmentasi aset dan kelembagaan akibat berbagai institusi keuangan syariah milik negara dan daerah belum sepenuhnya terhubung ke dalam satu strategi investasi pembiayaan yang terpadu.
Kajiannya memetakan delapan kelompok aset komersial keuangan syariah negara dan daerah senilai indikatif Rp928 triliun, yang terdiri atas 56,3 persen pada perbankan syariah BUMN, 18,2 persen pembiayaan negara, 16,4 persen gabungan bank umum syariah BUMD beserta unit usaha syariah BPD, dan sisanya di pasar modal, BPRS, asuransi.
Serta ada penjaminan di luar surat berharga syariah negara dan sukuk sekitar Rp1.900 triliun yang diperlakukan terpisah karena perbedaan karakteristik kepemilikan.
Kajian awal LPS memperkirakan kebutuhan penguatan modal indikatif sekitar Rp150 triliun untuk menjalankan konsolidasi bertahap hingga 2030 demi meningkatkan kapasitas pembiayaan produktif, menekan biaya intermediasi, serta memperkuat daya saing perbankan syariah.
Sebanyak 53,3 persen kebutuhan itu dapat ditempuh lewat penggabungan dan 46,7 persen melalui penguatan permodalan, bergantung pada valuasi aset serta kesiapan kelembagaan saat transaksi.
Gagasan konsolidasi tersebut turut memunculkan opsi strategis pembentukan Danantara Syariah sebagai platform investasi pembangunan ekosistem ekonomi syariah yang patut dikaji secara terbuka dan serius.
Alih-alih sekadar menjadi entitas baru, instrumen ini diharapkan mempertemukan kekuatan pembiayaan, investasi, industri halal, kewirausahaan, serta ekosistem yang saling terhubung dengan proyeksi indikatif berupa kenaikan pangsa ekosistem dari 12,3 persen menjadi 17,3 persen dalam lima tahun ke depan, mengingat sinergi kelembagaan berpotensi menghasilkan nilai ekonomi lebih besar daripada pertumbuhan masing-masing institusi secara terpisah.
Dari sisi kebijakan, Anggito menyoroti Danantara Syariah dapat dikembangkan sebagai platform investasi jangka panjang untuk membiayai sektor prioritas meliputi industri halal, ketahanan pangan, kesehatan, energi terbarukan, dan pengembangan UMKM.
"Danantara Syariah harus dibangun atas prinsip amanah, profesionalisme, transparansi, dan tata kelola yang baik," kata Anggito.
Pada agenda inovasi instrumen digital, Anggito menggarisbawahi transformasi ekonomi syariah mesti merespons perubahan cepat teknologi keuangan, termasuk aset kripto, tokenisasi aset, dan instrumen berbasis blockchain.
Merujuk forum Ijtima Ulama 2021, penggunaan kripto sebagai mata uang dinyatakan haram, sedangkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas dapat memenuhi ketentuan syariah sepanjang memiliki karakteristik barang atau aset sah, dasar jelas, serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tokenisasi aset riil, sukuk digital, serta teknologi pencatatan kepemilikan berpeluang meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses investasi, dan menurunkan biaya administrasi, kendati manfaatnya harus dibuktikan lewat model bisnis yang jelas, kepastian hak kepemilikan, perlindungan investor, serta kepatuhan syariah.
Fatwa dan pedoman teknis pun perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing instrumen mencakup kepastian keberadaan aset dasar, manfaat ekonomi, mekanisme perdagangan, serta larangan terhadap riba, gharar, maisir, dan manipulasi. Sehingga kebijakan tahun 2027 tidak sekadar berkutat pada menerima atau menolak secara umum.
"Yang lebih penting adalah membedakan antara inovasi digital yang memiliki nilai ekonomi dengan aktivitas spekulasi yang berpotensi merugikan masyarakat," tutur Anggito.
Berikutnya, Anggito bicara soal agenda reformasi pengelolaan dana haji dan filantropi Islam. Termasuk di dalamnya zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana sosial, yang menuntut keseimbangan antara likuiditas jangka pendek, hasil investasi, dan penguatan ekonomi umat melalui kebijakan investasi yang memperkuat aset hingga pengelolaan berbasis prinsip maslahat.
Pada jalur yang sama, peran strategis zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam memperluas inklusi keuangan serta memperkuat jaring pengaman sosial ekonomi masyarakat menuntut perubahan orientasi program.
"Saya memandang reformasi dana sosial perlu diarahkan dari pendekatan semata-mata menyalurkan bantuan konsumtif menjadi instrumen tujuan pengukuran hasil pemberdayaan ekonomi yang terukur," kata dia.
Tantangan terbesar lainnya bersumber dari kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan penggunaan layanan keuangan syariah, di mana Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 oleh OJK, LPS, dan Badan Pusat Statistik (BPS) mendapati tingkat inklusi keuangan syariah baru sekitar sepertiga dari tingkat literasinya.
Dalam agenda 2027, Anggito memandang program literasi perlu diintegrasikan dengan akses pembiayaan, pendampingan usaha, digitalisasi layanan, serta perlindungan konsumen, dengan perhatian khusus bagi UMKM, pelaku usaha muda, pesantren, dan ekonomi berbasis komunitas yang potensial namun kerap terkendala informasi maupun akses pembiayaan.
Tak berhenti di persoalan akses, Anggito mengingatkan bahwa tingginya catatan aset perbankan syariah, sukuk, asuransi syariah, dana haji, zakat, dan wakaf tidak bisa langsung dianggap sebagai dampak ekonomi, mengingat Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur nilai tambah yang dihasilkan dalam kegiatan produksi barang dan jasa, ukuran kinerja sektor syariah harus disusun secara presisi.
"Pengukuran PDB syariah harus dibangun berdasarkan metode statistik yang konsisten dengan sistem neraca nasional," kata Anggito.
(NIA DEVIYANA)