sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Industri Kecil Pangan Terdampak Bencana di Aceh Timur Raih Fasilitas Sertifikasi Halal

Syariah editor Nia Deviyana
16/11/2026 12:40 WIB
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat upaya pemulihan industri kecil yang terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh.
Industri Kecil Pangan Terdampak Bencana di Aceh Timur Raih Fasilitas Sertifikasi Halal. Foto: iNews Media Group.
Industri Kecil Pangan Terdampak Bencana di Aceh Timur Raih Fasilitas Sertifikasi Halal. Foto: iNews Media Group.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat upaya pemulihan industri kecil yang terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memberikan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi 19 industri kecil pangan di Kabupaten Aceh Timur.

Program ini bertujuan membantu pelaku usaha kembali menjalankan aktivitas produksi sekaligus meningkatkan kualitas, daya saing, dan akses pasar produk industri kecil. 

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan, pemulihan industri kecil pascabencana tidak cukup hanya dengan mengembalikan kemampuan produksi, tetapi juga harus diiringi penguatan kapasitas usaha agar pelaku industri mampu berkembang secara berkelanjutan.

Menperin juga menyampaikan, industri kecil memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta menjaga keberlangsungan pendapatan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan kepada pelaku industri kecil yang menghadapi kesulitan akibat bencana.

Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 telah berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas industri kecil. Kerusakan sarana dan peralatan produksi menyebabkan sebagian pelaku usaha mengalami penurunan kapasitas produksi, bahkan harus menghentikan kegiatan usahanya untuk sementara waktu.

“Sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan nilai tambah, serta membuka peluang perluasan pasar bagi produk industri kecil. Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman, serta bahan gunaan yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) harus dipenuhi paling lambat 17 Oktober 2028, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 

Namun demikian, Menperin mengakui bahwa pemenuhan sertifikasi halal masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku industri kecil dan menengah (IKM), terutama mereka yang tengah berupaya memulihkan kegiatan usaha setelah terdampak bencana.

Oleh karena itu, Kemenperin terus mendorong berbagai program pembinaan dan fasilitasi agar industri kecil semakin tangguh menghadapi tantangan, mampu memenuhi standar produk, serta memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar domestik maupun global.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong penguatan kapasitas industri kecil melalui berbagai program pembinaan, mulai dari peningkatan kualitas produk, pemenuhan standardisasi, fasilitasi sertifikasi, hingga perluasan akses pasar.

Menurut Reni, pemenuhan sertifikasi halal tidak semata-mata berkaitan dengan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk industri kecil.

“Melalui pendampingan yang terarah, kami berharap pelaku usaha dapat memahami proses sertifikasi halal, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan produksi. Dukungan ini menjadi semakin penting bagi industri kecil yang sedang memulihkan usahanya setelah terdampak bencana,” kata Reni.

Dalam pelaksanaannya, Ditjen IKMA melalui Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banda Aceh.

(NIA DEVIYANA)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement