Akses Permodalan Sulit Jadi Penyebab UMKM Susah Naik Kelas
Sulitnya mengakses permodalan masih menjadi permasalahan yang dialaminpelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
IDXChannel - Sulitnya mengakses permodalan masih menjadi permasalahan yang dialaminpelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tak terkecuali di Kota Malang.
Hal itu terungkap usai Penjabat (Pj) Wali Kota (Walkot) Malang Wahyu Hidayat meninjau rumah produksi beberapa UMKM di kawasan Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
"Mereka sebenarnya kalau dari pemasaran nggak ada masalah, produk dan kualitasnya bagus, dan bisa diterima (pasar). Hanya saja selama ini permasalahannya dari permodalan," kata Wahyu, Rabu (19/6/2024).
Wahyu merinci daari 21.700 UMKM yang terdata oleh Pemkot Malang, mayoritas masih kesulitan di permodalan. Data itu diperoleh dari tim sahabat UMKM yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mendata persoalan yang dihadapi masing-masing UMKM di tiap kecamatan.
"Saya melihat secara langsung memang saya berprinsip UMKM ini suatu lembaga yang tidak terkena dampak apapun. Kemarin dengan covid mereka tetap jaya tetap ada peningkatan, termasuk juga yang kuliner," kata Wahyu Hidayat, usai kunjungan ke UMKM, Rabu (19/6/2024).
Sejauh ini dari 21.700 UMKM yang terdata oleh Pemkot Malang, mayoritas masih kesulitan di permodalan. Data itu diperoleh dari tim sahabat UMKM yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wahyu mengatakan pihaknya akan menggandeng beberapa lembaga keuangan baik bank konvensional, bank milik negara, hingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki unit usaha daerah Pemkot Malang.
"Yang belum terkurasi (terdata) sekitar 80 ribu UMKM, harus kita dukung, karena dengan UMKM sejahtera tentu ekonomi kita akan baik," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Eko Sri Yuliadi membenarkan persoalan permodalan masih menjadi kendala UMKM di Kota Malang naik kelas.
"Kita akan kerja sama dengan Bank Jatim, dari koperasi-koperasi, BRI, nanti akan kita komunikasikan. Ini dari bank-bank pemerintah juga sudah mulai mengatur untuk penyaluran KUR-nya," kata Eko Sri Yuliadi.
Pihaknya memastikan selain fasilitas permodalan, dinasnya akan memberikan dukungan berupa klinik UMKM berupa berupa pelatihan, gratis kepengurusan izin, serifikat halal, nomor induk berusaha (NIB), hingga pengujian kandungan nutrisi laboratorium.
"Kalau secara laporan setiap UMKM belum termonitor. Tapi dengan pertumbuhan ekonomi Malang sekarang di 6,32, di atas nasional dan Jawa Timur, itu menunjukkan UMKM kita cukup besar," kata dia.
(NIA)