BI Catat 94,9 Persen Pemda Sudah Masuk Ekosistem Digital
Tingginya adopsi digitalisasi di tingkat daerah mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.
IDXChannel - Bank Indonesia (BI) memacu digitalisasi sistem pembayaran nasional guna meningkatkan efisiensi harga dan proses bisnis transaksi masyarakat, yang berujung pada penguatan daya beli nasional. Salah satu capaian signifikan terlihat dari penetrasi digitalisasi di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) yang hampir rampung sepenuhnya.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan tingginya adopsi digitalisasi di tingkat daerah mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.
"Nah saat ini, dari data yang kami miliki, digitalisasi di Pemda terus mengalami peningkatan di mana saat ini sudah mencapai 94,9 persen atau 518 dari 546 Pemda yang telah mencapai tahap digitalisasi," kata Destry dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Di sektor pembayaran ritel, perluasan penggunaan QRIS terus menunjukkan tren akselerasi. BI menargetkan jangkauan merchant QRIS menembus 47,11 juta dengan tingkat pertumbuhan 13,38 persen secara tahunan (year-on-year). Dari sisi pengguna, jumlahnya diproyeksikan mencapai 69,32 juta atau tumbuh sebesar 23,26 persen.
Selain infrastruktur pembayaran ritel, daya dukung pembiayaan digital turut diperkuat lewat kehadiran Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang hingga pertengahan September telah dicetak sebanyak 32.457 kartu.
Penguatan ini berjalan seiring dengan modernisasi infrastruktur sistem pembayaran antarlembaga, seperti Standar Nasional API Pembayaran (SNAP), BI-FAST, dan BI-RTGS.
"Kita perluasakan SNAP transaksi mencapai 2,69 miliar tumbuh 67,12 persen per Agustus. Infrastruktur melalui BI FAST mencapai 549 juta transaksi untuk ritel, dan kami akan kembangkan new BI FAST, modernisasai BI RTGS," kata Destry.
Destry menambahkan bahwa integrasi ekosistem pembayaran digital yang andal dan aman akan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
(NIA DEVIYANA)