Bos BTN Sebut Tambahan Likuiditas Rp100 Triliun Bikin Bank Tak Berebut Dana Masyarakat
BTN menyambut baik rencana Menkeu menambah likuiditas Rp100 triliun ke perbankan karena dapat menjadi modal kredit, sehingga bank tidak berebut dana masyarakat.
IDXChannel - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) memberikan respons positif terhadap rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyuntikkan tambahan likuiditas sebesar Rp100 triliun ke sistem perbankan.
Langkah itu dinilai sebagai langkah preventif yang krusial untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian global.
Direktur Network and Retail Funding BTN, Rully Setiawan, mengungkapkan bahwa penempatan dana pemerintah tersebut sangat membantu perbankan dalam memenuhi kebutuhan penyaluran kredit tanpa harus menaikkan biaya dana secara agresif.
"Kami melihatnya penambahan dana SAL ini sesuatu yang baik ya, inisiatif yang baik dari pemerintah untuk menjaga likuiditas di Indonesia itu tetap terjaga. Agar bank itu tidak berebut dana di masyarakat," ujar Rully saat ditemui usai acara MoU dengan KAI Wisata di Lounge Stasiun Gambir, Senin (9/3/2026).
Rully menjelaskan, BTN saat ini dalam kondisi likuiditas yang sehat. Namun, ia mengenang betapa ketatnya kompetisi dana di awal tahun 2025 yang kemudian berhasil diredam oleh penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahap pertama.
Dari total dana yang diterima sebelumnya, BTN telah menyalurkan seluruh porsinya untuk berbagai sektor strategis, tidak hanya terbatas pada sektor perumahan (KPR).
"Pada saat kita kan BTN dapatnya Rp25 triliun, Rp25 triliun itu habis untuk penyaluran kredit kita. Memang saat itu kami membutuhkan, bukan hanya KPR, termasuk juga kredit UMKM, ada SME, termasuk juga saat ini kan ada kredit KPP juga," ungkap Rully.
Meski dunia sedang dibayangi ketegangan di Timur Tengah yang membuat para pengusaha cenderung bersikap wait and see, BTN optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh.
Rully menegaskan bahwa penambahan dana Rp100 triliun tersebut tidak akan menjadi beban bagi perbankan karena porsinya telah disesuaikan dengan kapasitas masing-masing bank.
"Enggak tambah beban, kan Rp100 triliun pasti dibagi-bagi ke semua bank juga. Porsinya masih sesuai. Sektor UMKM juga bertumbuh baik. Mereka pasti membutuhkan financing daripada bank," tuturnya.
Sebelumnya, Purbaya mengumumkan rencana penggunaan dana belanja pemerintah di Bank Indonesia (BI) yang belum terserap untuk dialihkan ke perbankan. Berbeda dengan suntikan sebelumnya, Purbaya ingin dana Rp100 triliun ini bersifat jangka pendek.
“Nanti, mungkin Rp100 triliun lagi yang bisa keluar-masuk. Artinya, tidak terikat dalam deposit jangka panjang, tapi jangka pendek dan fleksibel,” kata Purbaya dalam Media Briefing dan Buka Puasa, Jumat (6/3/2026).
Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan bahwa uang yang "menganggur" di BI dapat mengalir ke sistem perekonomian riil melalui akses perbankan.
(Febrina Ratna Iskana)