Ketua OJK: Kredit Perbankan Tumbuh 13,69 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun Terakhir
Pertumbuhan pembiayaan perbankan yang signifikan ini dinilai menjadi modalitas besar dalam menopang target ekspansi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian.
IDXChannel - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pertumbuhan kredit sektor perbankan berhasil menembus angka 13,69 persen. Angka tersebut mencatatkan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Pencapaian strategis tersebut dipaparkan Friderica dalam forum Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai cerminan yang digadang-gadang sebagai ketahanan sektor jasa keuangan domestik di tengah tekanan ekonomi global.
Pertumbuhan pembiayaan perbankan yang signifikan ini dinilai menjadi modalitas besar dalam menopang target ekspansi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Friderica menegaskan capaian ekspansi kredit tersebut ditopang oleh likuiditas yang kuat serta manajemen risiko yang terjaga ketat.
"Kredit di sektor perbankan tumbuh 13,69 persen dan ini tertinggi dalam 10 tahun terakhir sebagai modalitas yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dana pihak ketiga juga tumbuh double digit mencapai sekitar Rp10.400 triliun dengan modal yang sangat kuat dan NPL yang sangat terjaga," ujar Friderica dalam forum TPAKD tersebut yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Friderica menekankan soal kinerja positif perbankan tersebut berlangsung saat dinamika perekonomian global masih dibayangi eskalasi geopolitik, lonjakan inflasi, serta kebijakan suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama (higher for longer).
Kendati kondisi eksternal menantang bagi banyak negara, kepemimpinan Presiden Prabowo dinilai mampu membawa ekonomi Indonesia tumbuh 5,4 persen pada semester I-2026 dengan sektor jasa keuangan yang tetap resilien.
Friderica menilai stabilitas sistem keuangan nasional ini ditopang oleh mandat pengawasan OJK terhadap sekitar 3.900 lembaga jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, dana pensiun, hingga inovasi aset keuangan digital dan aset kripto. Lembaga-lembaga tersebut mengelola total aset mencapai Rp19.000 triliun, didukung kapitalisasi pasar modal yang berada di kisaran Rp9.000 triliun.
Di samping menjaga keandalan sektor perbankan, OJK bersama pemerintah menaruh perhatian serius terhadap penguatan tata kelola industri keuangan non-bank. Langkah pembenahan pasar modal terus diakselerasi melalui penindakan hukum tegas tanpa kompromi untuk melindungi kepentingan para pemodal.
"Kami terus melakukan reformasi pasar modal Indonesia atas dukungan Bapak Presiden. Kami tidak segan-segan melakukan enforcement kepada mereka yang melakukan kejahatan dan tindak pidana yang merugikan investor di pasar modal Indonesia," kata Friderica.
Komitmen perluasan akses finansial juga diperkuat di tingkat daerah melalui pembentukan 552 TPAKD yang telah menjangkau 100 persen provinsi, kabupaten, dan kota tanpa terkecuali. Berdasarkan hasil pemantauan tahunan melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), indeks literasi keuangan masyarakat kini mencapai 69 persen dengan tingkat inklusi menembus di atas 93 persen.
Realisasi ini telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029 berkat kolaborasi erat antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah.
Pemerataan akses permodalan di daerah turut digerakkan lewat instrumen pembiayaan terarah yang dirancang untuk membentengi pelaku usaha mikro. Skema kredit ini disalurkan secara terukur guna menekan praktik lintah darat sekaligus mendorong produktivitas sektor-sektor unggulan.
"Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir telah menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Kemudian kredit pembiayaan sektor prioritas mencapai Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur," tutur Friderica.
Selain menyasar pelaku usaha, penguatan inklusi ditanamkan sejak dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (SimPel) yang menggandeng bank nasional dan bank daerah. Fasilitas tabungan bersyarat ringan dengan setoran awal Rp5.000 ini turut disosialisasikan secara langsung ke institusi pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat.
Akselerasi pembiayaan inklusif tersebut makin diintensifkan lewat realisasi penyaluran modal kerja dalam tiga bulan berturut-turut. Langkah konkret ini menjangkau jutaan masyarakat produktif di akar rumput guna mempercepat pemerataan kesejahteraan daerah.
"Untuk khusus program ini, dari mulai bulan Agustus, September, Oktober sudah terjadi pemberian kredit pembiayaan kepada 2.100.000 penerima sebesar Rp53 triliun," kata Friderica.
(NIA DEVIYANA)