Kewajiban Neto Investasi Internasional RI Turun Jadi USD245,3 Miliar di Kuartal IV-2024

Bank Indonesia (BI) melaporkan kewajiban neto Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada kuartal IV-2024 sebesar USD245,3 miliar.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) melaporkan kewajiban neto Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada kuartal IV-2024 sebesar USD245,3 miliar. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir kuartal III-2024 yakni USD270,4 miliar.

"Penurunan kewajiban neto tersebut dipengaruhi oleh kenaikan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) dan penurunan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN)," ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Menurutnya, posisi AFLN Indonesia meningkat terutama didorong kenaikan cadangan devisa. Posisi AFLN pada akhir kuartal IV-2024 tercatat sebesar USD522,8 miliar, naik 0,6 persen (qtq) dari USD519,7 miliar pada akhir kuartal III-2024.

Peningkatan posisi AFLN tersebut dipengaruhi oleh kenaikan penempatan aset terutama dalam bentuk cadangan devisa, diikuti oleh investasi langsung dan investasi portofolio. "Peningkatan posisi AFLN lebih lanjut tertahan oleh faktor perubahan lainnya seiring penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang dunia dan pelemahan indeks harga saham global," kata dia.

Lebih lanjut, posisi KFLN Indonesia menurun di tengah tetap solidnya aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi lainnya. Posisi KFLN Indonesia pada akhir kuartal IV-2024 turun 2,8 persen (qtq) menjadi USD768,1 miliar dari USD790,0 miliar pada akhir kuartal III-2024.

Penurunan posisi KFLN tersebut dipengaruhi oleh transaksi investasi portofolio yang mencatat aliran modal keluar seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. 

Sementara itu, investasi langsung dan investasi lainnya tetap membukukan aliran modal masuk yang mencerminkan terjaganya optimisme investor terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi domestik.

"Perkembangan posisi KFLN lebih lanjut juga dipengaruhi oleh penurunan nilai instrumen keuangan domestik seiring penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah, dan penurunan harga saham domestik," ujar Ramdan.

Secara keseluruhan 2024, PII Indonesia juga mencatat penurunan kewajiban neto dibandingkan dengan posisi akhir 2023. Kewajiban neto PII Indonesia turun dari UWSD257,9 miliar pada akhir 2023 menjadi USD245,3 miliar pada akhir 2024.

Penurunan kewajiban neto PII tersebut bersumber dari peningkatan posisi AFLN sebesar USD37,5 miliar (7,7 persen yoy) yang lebih tinggi dibanding peningkatan posisi KFLN sebesar USD24,9 miliar (3,4 persen yoy). Peningkatan posisi AFLN didorong oleh kenaikan posisi pada seluruh komponen, baik investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya, maupun posisi cadangan devisa.

Sementara itu, kenaikan posisi KFLN terutama dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya.

"Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia pada kuartal IV-2024 dan keseluruhan 2024 tetap terjaga, sehingga mendukung ketahanan eksternal. Hal ini tecermin dari perbaikan rasio net kewajiban PII Indonesia terhadap PDB dari 18,8 persen pada 2023 menjadi 17,6 persen pada 2024," katanya.

Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (92,3 persen) terutama dalam bentuk investasi langsung.

Ke depan, kata Ramdan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek PII Indonesia dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

"Selain itu, Bank Indonesia akan terus memantau potensi risiko terkait perkembangan kewajiban neto PII terhadap perekonomian Indonesia," ujarnya.

Sebagai informasi, PII menggambarkan posisi investasi internasional suatu negara yang dapat digunakan untuk memahami tingkat keterbukaan keuangan suatu negara (financial openness).

(Dhera Arizona)