LPS Perkuat Literasi Penjaminan Simpanan di Lampung
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyoroti masih rendahnya tingkat literasi penjaminan simpanan di Provinsi Lampung.
IDXChannel - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyoroti masih rendahnya tingkat literasi penjaminan simpanan serta pemahaman masyarakat Provinsi Lampung terhadap peran dan fungsi LPS.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu mengungkapkan, berdasarkan survei nasional bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi masyarakat terhadap penjaminan simpanan mencapai 62 persen. Namun, pengetahuan publik yang secara spesifik mengenal LPS sebagai lembaga penjamin masih tergolong minim.
"Target kami adalah meningkatkan literasi. Survei yang terakhir yang kami lakukan bersama dengan BPS dan OJK, literasi terhadap penjaminan itu 62 persen. Namun demikian, literasi ataupun pengetahuan dari responden terhadap LPS itu baru 46,3 persen," kata Anggito dalam Press Conference Lampung Financial Festival 2026, Jumat (4/9/2026) malam.
Anggito menjelaskan bahwa terdapat jurang pemahaman (gap) di tengah masyarakat pemilik rekening perbankan. Banyak masyarakat mengetahui simpanannya dijamin, tetapi belum memahami secara tepat lembaga yang menjalankan fungsi tersebut.
“Jadi pasti banyak responden yang mengatakan bahwa banyak yang masih berpendapat yang melakukan penjaminan itu adalah Bank Indonesia dan juga bahkan mengatakan Danantara,” ujar Anggito.
Kondisi tersebut melatarbelakangi pemilihan Provinsi Lampung sebagai salah satu lokasi fokus kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan LPS. Kinerja literasi penjaminan simpanan di Lampung tercatat berada di bawah rata-rata nasional.
"Nah di Lampung ini, Provinsi Lampung ini termasuk yang underperform, yang di bawah rata-rata nasional. Nah ini sama, jadi kalau ditanya kenapa Lampung? Karena memang Lampung ini secara rata-rata di bawah nasional, pengetahuan mengenai LPS," tutur Anggito.
Anggito menjelaskan bahwa hasil mapping survei menunjukkan literasi penjaminan simpanan di Lampung hanya sebesar 58,6 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional yang sebesar 62,5 persen.
Untuk mengatasi persoalan ini, LPS telah menyusun peta jalan (roadmap) lima tahun untuk melaksanakan program edukasi keuangan berbasis pemetaan wilayah di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Lampung.
“Lalu kami sekarang membuat roadmap ya, 5 tahun. Kita membuat program, program itu berdasarkan mapping. Nanti setelah event ini, kami akan melakukan survei, survei kembali seberapa besar manfaat dari acara ini," kata Anggito.
(Rahmat Fiansyah)