Mandiri (BMRI) Catat Tingkat Kecurangan di Sektor Keuangan Naik 60 Persen
Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengungkapkan Indonesia mengalami peningkatan kecurangan atau fraud selama pandemi Covid-19 berlangsung.
IDXChannel - Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Darmawan Junaidi, mengungkapkan Indonesia mengalami peningkatan kecurangan atau fraud selama pandemi Covid-19 berlangsung. Fraud terjadi pada segmen e-commerce memimpin dengan 83%, sektor keuangan meningkat 60% dan perkreditan sebesar 40%.
Peningkatan ini terjadi dengan sejumlah ancaman kejahatan siber berbanding lurus dengan berkembangnya transaksi digital selama masa pandemi.
"Fraud menyerang seluruh pelaku digital tanpa kecuali, mulai dari nasabah, merchant, payment gateway, hingga institusi keuangan," ungkap Darmawan dalam Dialog Kebangsaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara virtual, Jumat (24/9/2021).
Selain itu, banyaknya data pribadi yang bocor membuat modus fraud semakin berkembang. Fraudster atau orang yang melakukan fraud menggunakan informasi sensitif ini untuk melakukan account takeover dan membuat akun baru.
“Data menunjukkan, modus account takeover ini meningkat 75% secara year-on-year, dan satu dari tujuh account baru kami mengidentifikasi itu adalah penipuan,” jelasnya.
Menurut Darmawan, dibutuhkan dukungan proses dan teknologi untuk memitigasi risiko dalam transaksi digital dan kejahatan siber.
"Tentunya kita tidak ingin fraudster memanfaatkan digital channel dalam melakukan kegiatan fraud, sehingga kita perlu melakukan berbagai teknik-teknik untuk menahan dan memblok,” kata Darmawan.
Lebih lanjut Darmawan mengungkap bahwa fraudster juga memanfaatkan kondisi ekonomi yang sedang kontraksi. Karena sedang menghadapi kesulitan ekonomi, banyak pelaku-pelaku baru dalam hal penipuan.
"Dalam situasi ekonomi seperti sekarang ini, stres dan ketakutan konsumen dapat menyebabkan tingkat keberhasilan fraudster dalam melakukan pencurian data informasi pribadi menjadi lebih tinggi. Kita sering mendengar juga banyak sekali masyarakat yang secara sukarela memberikan datanya, ternyata itu dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dilakukan secara ilegal,” pungkas Darmawan. (TYO)