OJK Beberkan Empat Tantangan Struktural dalam Pengelolaan Dana Pensiun di Indonesia
OJK menyatakan ada empat tantangan struktural dalam pengelolaan dana pensiun di Indonesia, terutama Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).
IDXChannel - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan ada empat tantangan struktural dalam pengelolaan dana pensiun di Indonesia, terutama Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).
Keempat tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, pendanaan dana pensiun, pengelolaan investasi, dan manfaat pensiun atau replacement ratio.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam pengelolaan dana pensiun, hal ini berkaitan langsung dengan penggunaan teknologi untuk pelaporan dan pengelolaan investasi dana pensiun.
"Dalam beberapa diskusi, setiap peserta ingin harus bisa melihat data kepesertaan, seperti akumulasi dana yang bersangkutan, itu bisa diperoleh dengan baik," ujarnya dalam dalam acara HUT ADPI ke- 39 di Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Kedua, terkait pendanaan dana pensiun, dibutuhkan komitmen dan kapasitas pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban pendanaan dana pensiun khususnya untuk program pensiun manfaat pasti (PPMP).
"Termasuk masih munculnya mismatch antara asumsi tingkat suku bunga aktuaria dengan kinerja investasi," tuturnya.
Ketiga, terkait masalah pengelolaan investasi yang masih memerlukan kesesuaian antara komposisi aset investasi dengan profil liabilitas, khususnya bagi yang memiliki proporsi tinggi pada aset non likuid walaupun peserta didominasi oleh peserta pasif.
Ogi menilai saat ini masih banyak portofolio investasi pengelolaan dana pensiun yang diarahkan pada aset berupa tanah dan bangunan, hingga penyertaan pada perusahaan lain. Hal ini menjadi tantangan dalam pengelolaan dana pensiun ke depannya.
"Kami berharap bahwa portofolio kepemilikan aset tanah bangunan dan penyertaan langsung bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.
Keempat, terkait manfaat pensiun atau replacement ratio yang masih rendah. Saat ini replacement ratio di Indonesia hanya sebesar 15-20 persen, padahal rekomendasi ILO atau organisasi perburuhan internasional minimal 40 persen.
"ILO mengatakan replacement yang rasio itu 40 persen dari penghasilan terakhir, kita itu antara take home pay dengan penghasilan dasar pensiun atau PHDP itu masih jauh," ujar dia.
(FRI)