Pemerintah Diminta Teliti Soal Pemutihan Utang Petani dan Nelayan

Pemerintah baru Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut akan mengeluarkan aturan terkait pemutihan utang petani, nelayan serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

IDXChannel - Pemerintah baru Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut akan mengeluarkan aturan terkait pemutihan utang petani, nelayan serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di perbankan.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, meskipun pihaknya tidak terlibat, tetapi menurutnya harus ada perhitungan pasti karena menyangkut perbankan luas.

"Yang jelas harus ada perhitungan, apa kalau diputihkan tiba-tiba banyak bank yang jatuh, karena kan diputihkan di bank ya, itu mereka harus hitung betul," kata Purbaya saat ditemui di acara LPS Fest di Fx Sudirman Jakarta, Sabtu (26/10/2024) malam.

Menurut Purbaya, dampak yang akan ditimbulkan dari pemutihan tersebut bisa membuat beberapa bank nantinya mengalami kondisi yang kurang baik.

"Kalau diputihkan kan berarti ada utang yang dihapus kan, bank mesti memberikan pencadangan kan, jadi harus dihitung, jangan sampai pengutang itu tiba-tiba membuat beberapa bank jadi kondisinya buruk," kata Purbaya.

Sebelumnya, pemerintahan Prabowo memiliki rencana pemutihan utang diharapkan dapat membuka kembali akses petani, nelayan dan UMKM terhadap pembiayaan perbankan.

Adapun wacana kebijakan turunan serupa sempat mencuat setelah terbitnya UU No 4 Tahun 2023 (UU P2SK). Kemudian UU tersebut memperbolehkan bank-bank BUMN untuk melakukan hapus tagih dan tidak dihitung kerugian negara.

"Kan yang diputihkan yang betul-betul nggak bisa bayar, tapi ada yang pura-pura juga nggak bisa bayar, mesti dipilih-pilih yang mana dan dieksekusi yang betul-betul nggak bisa bayar dan dampaknya terkendali," ungkap Purbaya.

"Jadi pemerintah kalau mau melakukan hal itu harus menghitung dengan hati-hati," katanya. (Wahyu Dwi Anggoro)