BANKING

Sistem Pembayaran Lintas Negara Jadi Prioritas Presidensi Indonesia di G20

Taufan Sukma/IDX Channel 14/07/2022 13:49 WIB

G20 memiliki perhatian besar untuk dapat mengupayakan sistem pembayaran bersama yang saling terhubung untuk aktivitas pembayaran lintas batas.

Sistem Pembayaran Lintas Negara Jadi Prioritas Presidensi Indonesia di G20 (foto: MNC Media)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) memastikan bahwa kolaborasi bersama dalam membangun sistem pembayaran lintas negara antara negara-negara anggota G20 merupakan salah satu agenda prioritas Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun ini.

Salah satunya dengan telah diluncurkannya peta jalan (roadmap) terkait pembayaran lintas batas sebagai panduan tentang cara pengembangaan konektivitas pembayaran di dalam jejaring keanggotaan G20.

"Dalam hal ini, (para anggota) G20 telah sepakat untuk bersama memajukan kemajuan inisiatif intas batas menuju tahun 2027 mendatang," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam diskusi bertajuk Advancing Digital Economy and Finance, sebagai bagian dari kegiatan G20, di Bali, Kamis (14/7/2022).

Menurut Perry, G20 memiliki perhatian besar untuk dapat mengupayakan sistem pembayaran bersama yang saling terhubung untuk aktivitas pembayaran lintas batas, termasuk hormanisasi protokol pertukaran data antar negara.

"Tentunya, Kelompok Koordinasi Pembayaran Lintas Batas Financial Stability Board (FSB) akan memantau pelaksanaan peta jalan pembayaran lintas batas dalam lingkup G20," tutur Perry.

Namun demikian, perry juga mengakui bahwa masih ada sejumlah tantangan yang menghadang dalam upaya pengembangan sistem pembayaran lintas batas di lingkup G20. Beberapa diantaranya, misalnya, adalah soal biaya transaksi yang tinggi, sumber dengan akses terbatas, dan juga kurangnya transparansi.

"Karena itu, kerja sama lintas batas internasional sangat perlu diperkuat, mengingat digitalisasi ekonomi dan keuangan yang juga semakin meningkat," ungkap Perry.

Peningkatan digitalisasi tersebut, lanjut Perry, termasuk percepatan digitalisasi untuk menuju ekonomi dan keuangan inklusi, seperti remitansi, perdagangan ritel, serta UMKM.

"Isu percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan telah menjadi inisiatif global, sehingga ke depan G20 bersama-sama dengan Dewan Pengawas Keuangan telah sepakat untuk memperkuat dan memajukan aktivitas pembayaran lintas batas," tegas Perry. (TSA)

SHARE