2021 Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi, Ini Empat Catatan BPKP untuk Pemerintah
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat 2021 adalah momentum untuk pulih dan bangkit dari dampak pandemi Covid-19.
IDXChannel - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat 2021 adalah momentum untuk pulih dan bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Karena itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen penting dan harus diselenggarakan secara efektif.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengingatkan, pelaksanaan APBN dan APBD menjadi tanggung jawab BPKP maupun Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
"Setelah 1 tahun mengawal penanganan pandemi, kami menemukan banyak pelajaran berharga agar program pemerintah berjalan lebih efektif, baik untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, maupun program strategis pemerintah lainnya," ujar Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan (Rakornas) Intern 2021, Kamis (27/5/2021).
Adapun catatan yang diberikan BKPM terkait dengan pelaksanaan program pemerintah diantaranya, pertama, efektivitas program sangat bergantung pada tahap perencanaan dan penganggaran. Program, kegiatan, dan belanja pemerintah harus dirancang dengan baik, jelas hasil atau dampak yang ingin dicapai, serta ukuran keberhasilan.
Kedua, kebijakan dan program pemerintah harus di orkestrasi dalam satu harmoni, baik antar instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ketiga, data merupakan faktor kunci. Data yang akurat, valid dan dikelola dengan baik akan mempermudah penyusunan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hingga pelaporan.
Keempat, kesuksesan program pemerintah juga tak lepas dari kesigapan untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya sesegera mungkin. Dalam hal inilah BPKP bersama seluruh APIP siap hadir dan berperan aktif untuk mengawal implementasi program-program pemerintah.
"Merespons hal tersebut, di tahun 2021 kami merancang agenda prioritas pengawasan. Ini merupakan upaya kami untuk fokus mengawal sektor yang krusial mendorong pemulihan ekonomi dan kesuksesan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah," tutur dia.
BPKP juga tengah merancang evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan memperbaiki prioritas belanja agar fokus pada kegiatan yang memiliki dampak bagi masyarakat. Selain itu, BPKP siap mengawal peningkatan kualitas dan integrasi basis data guna mendorong ketepatan dan
kecepatan delivery program pemerintah, terutama melalui optimalisasi laboratorium data forensic yang telah kami kembangkan.
"Rakornas kali ini merupakan komitmen bersama dalam menyelaraskan strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan intern. Dengan pengawasan yang lebih baik, kami harapkan belanja yang lebih efektif dapat diwujudkan, dan percepatan pemulihan ekonomi," kata dia. (TIA)