Ada Program PLTS 100 GW, IESR Usulkan Tiga Agenda Prioritas Agar Terukur dan Berkelanjutan
IESR telah mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW. Salah satunya percepatan program dedieselisasi.
IDXChannel - Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bakal mengembangkan proyek 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi.
Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat ASEAN. Presiden Prabowo bahkan menargetkan program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum 2029.
Merespons rencana besar tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.
“Pada periode awal atau take-off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, dan membangun optimisme bahwa Indonesia dapat melaksanakan program yang ambisius ini,” ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Fabby menambahkan, IESR telah mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW. Pertama, percepatan program dedieselisasi. Kedua, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS). Dan ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurut dia, ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata.
Fabby menambahkan, terkait program dedieselisasi, hal ini menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Saat ini, Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.
Mengutip data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.
Terkait akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS) di daerah, ujar Fabby, skema ini bisa dikelola oleh lembaga yang sedang dikembangkan oleh pemerintah yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang nantinya bisa sebagai pemilik aset PLTS dan BESS.
“Model ini, bisa memberikan pendapatan lebih besar dalam jangka panjang, tetapi membutuhkan kapasitas kelembagaan dan modal yang lebih kuat,” ujar Fabby.
Menurut Fabby, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mencakup penyedia layanan energi atau Energy as a Service (EaaS), terutama untuk desa off-grid dengan kebutuhan listrik produktif yang tinggi.
Hanya saja, ujar dia, tidak ada satu model bisnis yang bisa diterapkan untuk seluruh desa karena kondisi setiap desa (KDKMP dan BUMDes) berbeda-beda.
Sekadar diketahui, program PLTS 100 GW pertama kali digagas oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025. Saat itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen untuk mendorong Indonesia mencapai bauran energi terbarukan 100 persen pada 2035. Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GW, yang terdiri atas PLTS 80 GW tersebar dan PLTS terpusat 20 GW, sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
(Yanto Kusdiantono)