Ada Selisih Anggaran PEN APBN 2020, BPK: Segera Identifikasi!

BPK menemukan alokasi biaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020 sebesar Rp841,89 triliun.

IDXChannel – Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan alokasi biaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020 sebesar Rp841,89 triliun. Angka tersebut berbeda dengan publikasi Kementerian Keuangan yang hanya Rp695,2 triliun.

Mengutip program Power Breakfast IDX Channel, Rabu (8/9/2021), Sekretaris Jenderal BPK, Bachtiar Arif mengungkapkan selisih anggaran sebesar Rp147 triliun itu terjadi karena ada beberapa skema pembayaran yang belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah.

“Pemerintah mempublikasikan biaya program PCPEN sebesar Rp695,2 triliun sebagai data total program PCPEN dan hasil pemeriksaan menunjukkan alokasi biaya program PCPEN dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp841,89 triliun,” terang Bachtiar, dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, dikutip Rabu (8/9/2021).

Selain itu, BPK juga meminta dilakukannya identifikasi dan kodifikasi seluruh biaya PEN yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh LKPP tahun 2020.

Selain mengenai Kementerian Keuangan, BPK juga menemukan masalah terkait penyaluran bansos yang dilakukan Kementerian Sosial. BPK menyebut, data terpadu Kemensos Penetapan Januari 2020, yang digunakan sebagai data penyaluran tidak valid.

Untuk diketahui, dalam data yang dirilis BPK, ditemukan sebanyak 90,92 juta data NIK penerima tidak valid, 16,37 juta nomor kartu keluarga tidak valid, 5.702 anggota rumah tangga dengan nama kosong, dan 86.465 NIK ganda. (FIRDA/NDA)