Ahok Beberkan Alasan Lakukan Digitalisasi saat Jabat Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahjaja Purnama membeberkan alasannya menghadirkan layanan-layanan digital saat menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017.
IDXChannel - Basuki Tjahjaja Purnama membeberkan alasannya menghadirkan layanan-layanan digital saat menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017.
Hal ini disampaikan Ahok saat menghadiri acara CIMB Niaga WEALTHXPO sesi Next-Gen di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (26/9/2024).
"Ya jujur aja sih, jujur aja itu karena supaya enggak gampang dibohongin gitu, pikiran saya gitu aja," kata pria yang kerap disapa Ahok.
Ahok mencontohkan ketika dirinya masih menjabat sebagai orang nomer satu di DKI Jakarta, lalu ada disposisi surat atau izin yang belum dikerjakan dan ditanya kenapa belum dilakukan.
Kemudian, lanjut Ahok, datanglah office boy yang kemudian akan dikambinghitamkan dengan alasan surat itu keselip dan sebagainya. Padahal itu terjadi lantaran kesalahan atasannya, bukan office boy tersebut.
"Nah kalau semua digital, saya bisa melakukan audit forensik kira-kira gitu, ini surat sampai di mana, sampai di mana. Walaupun yang di Jakarta belum sempat bikin waktu itu, karena keburu saya dikirim kuliah di Mako Brimob. Itu semua saya bikin di Pertamina," kata Ahok.
Ahok melanjutkan, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dirinya berpikir bagaimana cara untuk menghemat anggaran, menghemat tenaga namun warga Jakarta mudah dilayani.
Ahok menegaskan jika digitalisasi adalah kunci, karena dengan digitalisasi itu akan menghemat banyak waktu termsuk pelayanan bagi warga DKI Jakarta.
"Misal dulu kita kenal kalau ada jalan jelek, kadang udah meninggal banyak orang di berita, pemerintah gak bisa kerjakan, karena sistem anggarannya memang agak rumit. Lalu saya bikin dengan e-budgeting dengan sistem e-katalog, orang begitu masuk laporan, paling dua hari tim PU udah kerja, beresin," kata dia.
Ahok melanjutkan, digitalisasi ini mampu dilakukan dengan bantuan pihak lain yang paham akan teknologi. Ahok saat itu hanya menjelaskan keinginannya bagaimana ketika ada laporan masuk maka sistem akan memberikan notifikasi kepada dinas atau wilayah, seperti halnya perumahan.
Kemudian ketika ada notifikasi maka lampu di titik itu akan merah, kalau sudah direspons akan berganti kuning. Namun jika tiga hari tidak juga ada respons maka dirinya akan langsung memecat pegawai dinas atau wilayah tersebut.
"Jadi yang pegawai-pegawai yang mengontrol itu punya wewenang untuk kasih rekomendasi pecat. Ini kalau yang tukang operatornya itu jaga ini semua gak punya wewenang, gak ada yang ngelakuin, dia lapor ke saya, habis itu saya panggil, ada apa?" kata Ahok.
"Ternyata sistem kita bisa bolong juga, ada penjahat juga ngerjain dia gitu lho. Kelapor terus, bisa salah pecat juga. Nah di situlah gunanya, saya kira teknologi sangat menolong, tapi ujung-ujungnya tetap mesti manusia yang memutuskan," kata dia.
Oleh karena itu menuturnya, sistem apapun maka ujungnya harus ada manusia yang melakukan analisa agar tidak menimbulkan kesalahan yang tidak diinginkan.
"Nah itu kira-kira bagi saya yang paling penting, teknologi tidak nambah biaya, pasti kita keluar biaya pertama bikin, tapi ujungnya harus bisa mengoptimalsasi biaya, itu sih targetnya. Kita mulai cuan gitu aja kan, tapi cuan untuk semua orang," kata Ahok.
(Nur Ichsan Yuniarto)