AHY: Pembangunan Wilayah Timur Indonesia Kini Jauh Lebih Mahal
Ongkos pembangunan yang mahal ini akhirnya menjadi hambatan dalam penyediaan infrastruktur yang merata antarwilayah, sehingga menimbulkan disparitas.
IDXChannel – Pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia kini jauh lebih mahal. Kondisi itu juga diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono.
Menurut dia, ongkos pembangunan yang mahal ini akhirnya menjadi hambatan dalam penyediaan infrastruktur yang merata antarwilayah, sehingga menimbulkan disparitas atau kesenjangan secara ekonomi, sosial, hingga budaya.
"Kita ingin pembangunan wilayah timur Indonesia yang sekarang relatif lebih mahal, dan jauh lebih mahal, itu bisa kita reduksi. Disparitas atau gap antarwilayah barat dan timur juga harus dikurangi," kata AHY dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Dia pun memastikan pemerintah akan tetap berkomitmen untuk penyediaan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, meski ongkos pembangunan di sana lebih mahal daripada wilayah lainnya.
AHY menjelaskan, salah satu strategi pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah timur tidak melulu mengandalkan APBN saja. Saat ini pemerintah berupaya mencari pembiayaan alternatif dengan menggandeng badan usaha untuk terlibat.
Menurutnya, saat ini pembiayaan infrastruktur yang melibatkan badan usaha telah disediakan melalui alternatif KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Di samping itu, pemerintah juga mengharapkan investasi langsung sehingga tidak lagi memerlukan dukungan pemerintah seperti dalam skema KPBU.
AHY menilai skema KPBU menjadi alternatif yang menarik untuk melibatkan badan usaha dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Karena lewat skema ini, risiko investasi dibagi antara badan usaha dan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga bisa terlibat langsung melalui pembebasan tanah hingga dukungan konstruksi.
Paling tidak, dengan skema tersebut, menurut AHY, peran APBN tidak terlalu berat dalam menanggung seluruh kebutuhan biaya proyek karena berbagi peran dengan swasta.
"Ini semangat pemerintah bahwa tidak ada wilayah yang boleh tertinggal. Di sini pemerintah dan negara hadir melalui pembangunan konektivitas yang berkelanjutan," tuturnya.
(Ahmad Islamy Jamil)