Airlangga Minta IKAPPI Segera Digitalisasi Data Penyaluran KUR

Digitalisasi merupakan kunci pada saat ini, khusunya ditengah pandemi.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto meminta Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) untuk mengadakan digitalisasi data. Hal tersebut terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp285 triliun pada 2021. 

Menurutnya hal ini penting agar penyaluran KUR dapat maksimal dalam hal profiling, sehingga para pedagang seluruhnya dapat merasakan bantuan KUR yang diberikan oleh pemerintah. 

“KUR tahun ini besar, yaitu 285 triliun rupiah dengan bunga hanya 3%. Jadi saya minta untuk segera ada digitalisasi data di IKAPPI agar bisa maksimal dalam profiling sehingga para pedagang pasar tidak luput dari bantuan-bantuan yang sedang disalurkan Pemerintah,” ujar Menko Airlangga, pada keterangan tertulisnya yang dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (21/9/2021). 

Menko Airlangga mengatakan, digitalisasi merupakan kunci pada saat ini, khusunya ditengah pandemi. Dengan digitalisasi setiap proses dapat berjalan lebih cepat dan semua bisa terdata secara rinci by name, by address, by NIK. 

Sehingga data tersebut lebih mudah di koordinasikan sebagai acuan untuk pendataan Pemerimaan bantuan. Saat ini Pemerintah telah menyalurkan bantuan tunai kepada para Pedagang Kaki Lima dan Warung. Diharapkan para pedagang pasar yang dinaungi juga oleh pengelola pasar dapat terdata dengan baik, sehingga bisa maksimal mendapatkan bantuan dari Pemerintah. 

"Hal ini dapat terlihat dari penggunaan Nomor Induk Berusaha sebagai identitas pelaku usaha yang saat ini diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM melalui Online Single Submission," sambung Menko. 

Berdasarkan data IKAPPI, Indonesia memiliki lebih kurang 14.000 pasar tradisional dengan 12 juta pedagang yang terlibat. IKAPPI mengapresiasi Pemerintah yang telah menginisiasi berbagai program untuk memperkuat perekonomian nasional termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Banpres Produktif Usaha Mikro yang diperuntukkan bagi UMKM.  

Namun, proses pengumpulan data menjadi kendala bagi IKAPPI untuk membantu para pedagang pasar agar bisa mendapatkan bantuan-bantuan tersebut.

(SANDY)