Anggaran IKN di APBN Bengkak, Kementerian PUPR: Ada Inflasi dan Perubahan Harga Material
Kementerian PUPR mengatakan kebutuhan dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara dengan menggunakan APBN kemungkinan membengkak.
IDXChannel - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja, mengatakan kebutuhan dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara dengan menggunakan APBN kemungkinan membengkak.
Awalnya, porsi APBN direncanakan hanya 20 persen dari total estimasi kebutuhan dana Rp466 triliun perlu dihitung ulang. Itu artinya plafon pembiayaan IKN di APBN ditargetkan hanya Rp93 triliun.
Sementara itu, nilai paket yang sudah terkontrak untuk pembangunan infrastruktur dasar saja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A sudah mencapai Rp85 triliun, sehingga penggunaan APBN yang tersisa hanya Rp8 triliun.
Endra menjelaskan telah terjadi inflasi dan peningkatan harga material yang membuat peningkatan biaya konstruksi di IKN. Sehingga estimasi porsi APBN 20 persen dari total investasi Rp466 triliun perlu dihitung ulang.
"Ya kan itu kan perkiraan pada tahun 2020 ya. Kan ada inflasi, ada perubahan harga material, ada beberapa perubahan yang memang kita harus hitung lagi," ujar Endra saat ditemui di Kementerian PUPR, Selasa (20/8/2024).
Dengan begitu, Endra mengatakan kemungkinan porsi pembiayaan APBN bisa jauh lebih besar dari estimasi awal yaitu Rp93 triliun. Sebab, angka tersebut diambil pada perhitungan tahun 2020 lalu.
"Bisa saja angkanya lebih dari itu. Tapi kan itu harus angka-angka koreksi ya. Artinya itu kan pada tahun 2020 kita laporkan ke DPR," tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Endra menyatakan masih memerlukan banyak peran APBN untuk mengembangkan jaringan infrastruktur dasar di IKN. Terutama untuk wilayah pengembangan klaster kedua, yaitu KIPP 1B, dan 1C.
Kawasan tersebut yang nantinya akan disiapkan untuk para calon investor yang hendak menanamkan modalnya di IKN. Sebab saat ini untuk pengembangan KIPP 1A targetnya akan selesai pada akhir tahun 2024 mendatang.
"Seperti pembangunan Istana Wapres kemarin Rp1,4 triliun kan sudah terkontrak tapi kan baru mulai," kata dia.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan saat ini fokus anggaran atau APBN pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk pemenuhan infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kawasan ini terbagi dalam 3 klaster, yaitu KIPP 1A, KIPP 1B, dan KIPP 1C.
Kepala Negara mengatakan pengembangan kawasan selanjutnya akan bergeser ke klaster 2, yaitu KIPP 1B. Targetnya pengembangan klaster ini akan mulai dibangun pada awal tahun 2025. Kawasan inilah yang nantinya akan diperuntukkan untuk calon investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di IKN.
"Untuk investor di luar KIPP, akan dimulai pembangunan infrastrukturnya bulan Januari 2025, untuk anggaranya, pak Prabowo sudah menyetujui, untuk percepatan pembangunan infrastruktur di IKN," kata Jokowi.
(Febrina Ratna)