Anggaran Kementerian Lembaga Dipangkas, Pengusaha Cemas
Pengusaha mulai cemas pemangkasan anggaran akan berdampak terhadap pendapatan pelaku usaha.
IDXChannel - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga, di pemerintah pusat maupun daerah akan berdampak buruk terhadap pendapatan pengusaha.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, pemangkasan anggaran tersebut berimbas pada berkurangnya belanja pemerintah kepada para pelaku usaha. Terutama di sektor industri, jasa, dan konstruksi yang diperkirakan paling terdampak akibat efisiensi tersebut.
"Efisiensi pasti mempengaruhi government spending, terutama belanja pemerintah termasuk hotel dan sebagainya. Tinggal kita lihat penghematan tersebut akan dialokasikan ke mana," ujar Bob saat dihubungi MNC Portal, Senin (10/1/2025).
Bob berharap, penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah bukan semata-mata mengurangi belanja pemerintah. Sebab menurutnya, belanja pemerintah memiliki peran dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
"Salah satu unsur dalam pertumbuhan ekonomi adalah government spending. Tapi kalau toh dilakukan penghematan, kita berharap bukan pengurangan belanja, tapi relokasi belanja ke tempat yang bisa menciptakan multiplier efek kepada ekonomi kita," ujar Bob.
Pendapatan Hotel Berpotensi Menguap hingga PHK
Dihubungi terpisah, Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Perry Markus menuturkan, ceruk pasar perhotelan sekitar 40 persen dari instansi pemerintah daerah atau pusat. Terutama untuk hotel-hotel yang sekaligus memiliki fasilitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
Menurut Perry, biasanya pada acara-acara yang menggunakan ballroom, para tamu sekaligus menyewa kamar hotel selama acara berlangsung. Acara tersebut biasanya banyak datang dari pemerintah.
"Kalau hotel itu sekitar 40 persen dari Pemerintah, terutama kalau di daerah atau di luar Bali lah paling tidak. Kalau Bali sendiri sepertinya masih bisa terbantu oleh aktivitas wisata," kata Perry.
Perry menambahkan, saat ini pengusaha di sektor perhotelan tengah menyusun strategi ulang untuk merespons adanya pemotongan anggaran di pemerintah pusat maupun daerah.
Harapannya, pemangkasan anggaran ini tidak sampai membuat pendapatan hotel menurun, hingga berdampak lebih jauh pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Kita saat ini sedang mencari strategi baru. Kita masih berharap untuk menampung kegiatan-kegiatan pernikahan, acara dari perusahaan swasta, dan lainnya. Kita berharap efisiensi tidak merembet pada masalah ketenagakerjaan," tutur Perry.
(Fiki Ariyanti)