Anggaran Makan Bergizi Gratis Sedot APBN Rp71 Triliun, Apa Bedanya dengan Bansos?
Pemerintah berkoordinasi dengan tim ekonomi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
IDXChannel – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan tim ekonomi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam kabar terbaru, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono menyampaikan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp71 triliun.
Hal ini disampaikan dalam Konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan Rencana Anggaran dan Belanja Negara (APBN) 2025, Senin (24/6/2024).
Dalam alokasi ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran untuk tahap pertama sebesar Rp71 triliun akan memperhitungkan berdasarkan prioritas daerah dan jumlah penerimanya.
Lebih Besar dari Anggaran Bansos
Anggaran Rp71 triliun dalam program MBG bisa dibilang kecil dibandingkan kebutuhan awal yang dikalkulasikan pemerintah.
Pada Februari lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran makan siang gratis yang telah masuk dalam pembicaraan APBN 2025 adalah Rp15.000 untuk setiap anak di Indonesia.
Airlangga mengatakan, anggaran itu akan merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ia belum bisa mengungkap total besaran anggaran yang disiapkan dalam APBN 2025, lantaran pembicaraan detailnya belum ada.
"Per anak kira-kira Rp15.000. Bisa dibuat macam-macam," kata Airlangga, Senin (26/2/2024).
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko juga pernah menegungkapkan program makan siang gratis dalam skala penuh alias 100 persen akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia.
"Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp450 triliun per tahun,” kata Budiman melalui keterangan tertulis.
Budiman juga memperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar Rp100‐Rp 120 triliun rupiah pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran.
Dalam kalkulasi anggaran terbaru program makan gratis, Menko Airlangga juga mengatakan pihaknya akan memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
"Itu sudah ada kalkulasi berdasarkan prioritas daerah kemudikan indeks dan jumlah (penerima), Salah satunya daerah 3T " ujar Airlangga, Senin (24/6).
Airlangga meyakini bahwa program makan siang gratis tersebut bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia meski belum memperhitungkan seberapa besar dampaknya terhadap PDB.
"Ya tentu (punya dampak ekonomi), kita kan baru bicara amplop besarnya. Nanti teknisnya akan ada penjelasannya di dalam RUU nanti," imbuh Airlangga.
Pemerintah juga memastikan defisit APBN 2025 juga di bawah angka 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Pemberian program MBG jika menyasar daerah 3T terkesan tak berbeda dengan anggaran bantuan sosial (bansos), bahkan nilainya lebih besar.
Kemenkeu sendiri melaporkan, realisasi belanja bansos di dua bulan pertama 2024 mencapai Rp22,5 triliun. Meski demikian, angka ini naik 135,1 persen.
"Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp9,6 triliun tahun lalu ke Rp22,5 triliun, atau naik 135,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3/2024).
Jika menengok rinciannya, belanja bansos paling banyak melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dengan nilai Rp12,8 triliun, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menyalurkan bansos senilai Rp7,7 triliun, untuk Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) kepada 96,7 juta peserta.
Di samping itu, Kementerian Agama (Kemenag) menyalurkan bansos Rp1,1 triliun untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 1,4 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 11,1 ribu mahasiswa.
Kemudian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga menyalurkan anggaran bansos senilai Rp900 miliar, untuk PIP bagi seribu siswa dan KIP Kuliah bagi 105,1 ribu mahasiswa.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyalurkan bansos senilai Rp800 miliar untuk tanggap darurat bencana.
Berbagai anggaran bansos tersebut masih lebih kecil dibandingkan anggaran MBG Rp71 triliun.
Jika melihat secara keseluruhan, anggaran bansos dalam APBN 2024 saja, mencapai Rp157,3 triliun. (Lihat grafik di bawah ini.)
Nilainya bahkan bertambah sekitar Rp10,8 triliun atau meningkat 7,39 persen dibanding outlook realisasi belanja bansos 2023.
Jika dirata-rata, gelontoran bansos dari APBN sejak 2014 hingga 2024 mencapai Rp121,66 triliun dalam sepuluh tahun terakhir.
Sementara, jumlah siswa pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melaporkan, jumlah murid di Indonesia sebanyak 53,14 juta orang.
Siswa Sekolah Dasar (SD) menduduki porsi terbesar yakni 24,04 juta orang. Sebanyak 9,97 juta murid berada di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 5,32 juta murid yang mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA).
Jika program MBG dijalankan hanya untuk wilayah tertentu, maka tidak menutup kemungkinan akan ada kesenjangan yang tercipta.
Ini karena masih terdapat masyarakat dalam kategori miskin. Melansir data BPS, per Maret 2023, setidaknya ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia.
Mereka adalah orang-orang yang pengeluarannya dalam sebulan ada di bawah standar garis kemiskinan, yaitu Rp550.458 per kapita per bulan. (ADF)