Angkutan Plat Hitam Marak di Daerah, Sejumlah Trayek Bus AKDP dan AKAP Punah
Kinerja layanan angkutan umum menurun di daerah.
IDXChannel – Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia), Djoko Setijowarno, mengatakan, kinerja layanan angkutan umum menurun. Adapun di saat angkutan pedesaan punah, angkutan perkotaan hidup segan mati tak mau.
“Pemerintah sangat lamban mengantisipasi kemunduran layanan angkutan umum di daerah. Baru sekarang (2020) dimulai dengan Program Angkutan Umum Perkotaan skema pembelian layanan (buy the service) dimulai 5 kota (Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta dan Denpasar),” kata Djoko dalam keterangannya yang diterima MNC Portal, Jumat (30/7/2021).
Djoko menjelaskan, sementara akses untuk mendapatkan atau memperoleh sepeda motor kian dipermudah. “Tahun 2005, awal kebangkitan luar biasa produksi sepeda motor di Indonesia. Sebelumnya, dalam setahun produksi sepeda motor kurang dari 3 juta unit, melesat hingga kisaran 7 juta unit sepeda motor di tahun 2005,” jelasnya.
Kemudian dia menuturkan, keberadaan angkutan umum plat hitam karena ada kebutuhan antara pemilik kendaraan dan penumpang yang tinggi. Ada peluang beroperasinya angkutan umum plat hitam, berkembang pesat di saat pandemi.
“Angkutan umum legal, seperti Bus AKDP dan Bus AKAP tidak dapat beroperasi karena ada penyekatan di sejumlah ruas jalan di daerah. Belum lagi ditambah ada perlindungan dari oknum aparat hukum bekerja sama dengan perantara (makelar), turut menambah semakin tumbuh subur angkutan umum plat hitam,” tutur Djoko.
Lanjut Djoko, di banyak daerah, beroperasinya angkutan umum plat hitam yang tidak terkendali berakibat menghilangnya trayek sejumlah Bus AKDP dan Bus AKAP (seperti di Jambi, Kalbar, Kaltim). Bahkan, di sejumlah daerah, Bus AKDP tinggal menunggu waktu saja tidak dapat beroperasi lagi.
“Para pengusaha angkutan umum plat hitam, makelar, oknum aparat melihat adanya keterbatasan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan yang hanya bisa menertibkan angkutan di dalam terminal. Angkutan umum plat hitam beroperasi di luar terminal. Masyarakat yang mau ke terminal inginnya praktis, tanpa harus jalan jauh di dalam terminal, akhirnya menggunakan jasa angkutan umum plat hitam, walaupun konsumen tahu minim perlindungan,” ucap dia.
Lebih lanjut, Djoko menjelaskan, bahwa pemilik mobil hanya menyerahkan mobil ke oknum-oknum untuk dikelola, pengemudinya juga pengemudi tembak yang penting bisa mengemudi.
“Terkadang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), tidak melakukan uji laik jalan (KIR), dan membayar asuransi jiwa ke PT Jasa Raharja. Jika penumpang sedikit, dikumpulkan jadi 1 mobil, untuk menghemat biaya. Jelas protokol kesehatan (prokes) tidak dipenuhi. Tanpa disadari angkutan umum pelat hitam salah satu sumber penularan Covid-19,” tandasnya.
Sementara itu, dia mengatakan, saat ini sudah ada jaringan angkutan plat hitam, yang bekerja sama dengan makelar (agen), mereka juga bayar bulanan ke oknum aparat melalui perantara (masuk wilayah Jabodetabek bayar Rp 300 ribu per bulan), sehingga jadi binaan yang menguntungkan.
“Jika kendaraan plat kuning tidak operasi, maka para perantara dapat memobilisasi sejumlah angkutan umum plat hitam. Untuk urusan armada, angkutan umum plat hitam sudah relatif maju dengan menggunakan kendaraan berkapasitas 8-20 penumpang, seperti Toyota Hiace, Toyota Inova, Isuzu Elf, Toyota Avanza, Daihatsu GranMax,” ujar Djoko.
Djoko menambahkan, semakin maraknya angkutan umum plat hitam sejak pemberlakuan larangan mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19. Di mana saat angkutan umum resmi tidak boleh beroperasi, angkutan umum plat hitam mengambil alih sejumlah penumpang masih melakukan perjalanan antar kota.
“Dibutuhkan komitmen dari pihak-pihak TNI/POLRI untuk tidak jadi backing dan mengarahkan atau mensosialisasikan pemilik angkutan umum plat hitam untuk menjadi legal. Pasalnya, masyarakat sudah tahu jika operasional angkutan umum berplat hitam mendapat dukungan dari oknum TNI/POLRI,” pungkasnya. (TIA)