Antisipasi Gejolak Ekonomi Global, DPR Sentil Pemerintah Soal Kesehatan APBN
Anis berharap pemerintah tetap konsisten dalam menjalankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang menghasilkan anggaran berkualitas (spending better).
IDXChannel - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mewanti-wanti agar pemerintah sigap dalam mengantisipasi gejolak perekonomian global.
Salah satunya dengan senantiasa menjaga tingkat kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diyakini dapat menjadi benteng bagi perekonomian terhadap tekanan yang datang dari global.
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyoroti realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang dinilainya masih belum optimal.
"Realisasi belanja pemerintah masih terlihat gamang dan belum optimal, sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran yang baru mencapai 39,7 persen," ujar Anis, dalam keterangan resminya, Jumat (14/7/2023).
Anis berharap pemerintah tetap konsisten dalam menjalankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang menghasilkan anggaran berkualitas (spending better).
Selain itu, masih rendahnya penyerapan belanja sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) di bawah angka 30 persen disebut Anis juga perlu mendapat perhatian khusus.
Sosok yang menjabat Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menekankan bahwa belanja pemerintah harus bisa dioptimalisasi untuk mendukung peningkatan kualitas SDM hingga percepatan pembangunan infrastruktur di bidang Kesehatan dan pendidikan.
"Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja Pemerintah fokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing. Memastikan belanja untuk percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dan pelayanan dasar bidang Kesehatan dan pendidikan," tutur Anis.
Anis juga menyerukan agar pengelolaan pembiayaan anggaran tahun 2023 hendaknya dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal.
Menurut Anis pemerintah perlu terus berhati-hati, mengingat pembiayaan utang merupakan komponen terbesar sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran.
"Kinerja pembiayaan utang akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi portofolio, pasar SBN, serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Karenanya, kita berharap pemerintah senantiasa mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," ungkap Anis.
Selain itu, lanjut Anis, berbagai faktor risiko global tetap perlu diwaspadai dan tetap harus prudent dalam melaksanakan APBN 2023 agar capaian atas target defisit anggaran tetap terjaga.
Dalam pernyataan resminya, Anis juga menyinggung kebijakan Transfer ke daerah (TKD). Anis berharap Kebijakan TKD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.
"Sehingga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya," tegas Anis. (TSA)