Michelle Natalia
IDXChannel – Pemerintah terus berupaya memulihkan perekonomian dalam negeri. Salah satunya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN TA 2022. Dokumen RUU ini disampaikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2022 yang telah diperiksa oleh BPK.
RUU P2 APBN 2022 diajukan memenuhi ketentuan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU nomor 6 tahun 2021 tentang APBN TA 2022.
"Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, LKPP tahun 2022 terdiri atas tujuh komponen laporan. Salah satunya adalah laporan realisasi APBN," ujar Sri dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Persidangan V tahun sidang 2022-2023 di Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Lebih lanjut, Sri mengatakan realisasi pendapatan dan belanja negara menunjukkan defisit tahun 2022 sebesar Rp460,4 triliun. Defisit ini artinya 2,35% terhadap PDB.
Angka defisit ini lebih rendah dari tahun 2020 dan dari APBN awal yang didesain sebesar 4,69%. Angka ini juga lebih kecil dari defisit APBN 2021 yang menyentuh 4,57%," ungkap Sri.
