APBN Defisit Rp169,5 Triliun per Oktober, Pertama Kali di 2022
APBN defisit untuk pertama kalinya di tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp169,5 triliun per Oktober 2022.
IDXChannel - Surplus sembilan kali berturut-turut yang dicetak APBN Indonesia akhirnya terhenti sampai di sini. APBN defisit untuk pertama kalinya di tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp169,5 triliun per Oktober 2022.
Dalam postur APBN 2022 per 31 Oktober, pendapatan negara sebesar Rp2.181,6 triliun. Dikontribusi dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.704,5 triliun (penerimaan pajak Rp1.448,2 triliun dan bea cukai Rp256,3 triliun). Sedangkan penerimaan PNBP sebesar Rp476,5 triliun.
Belanja negara hingga periode tersebut tercatat sebesar Rp2.351,1 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.671,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp679,2 triliun.
"Keseimbangan primer kita per 31 Oktober 2022 masih surplus sebesar Rp146,4 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (24/11/2022).
Namun APBN 2022 per Oktober ini justru mengalami defisit. Ini adalah defisit pertama kali di tahun 2022 setelah sebelumnya mencetak surplus 9 bulan beruntun. Defisit APBN hingga bulan kesepuluh sebesar Rp169,5 triliun.
"Defisit Rp169,5 triliun atau 0,91% dari PDB. Sedangkan target di Perpres 98/2022, defisit Rp840,2 triliun atau 4,50% dari PDB. Artinya, realisasi defisit masih jauh lebih rendah dari Perpres," jelas Sri Mulyani.
Untuk realisasi pembiayaan anggaran, sambungnya, turun drastis 27,7% menjadi Rp439,9 triliun di periode hingga Oktober 2022.
"Ini menggambarkan turning poin APBN yang lebih baik," ujar Sri Mulyani.
Sementara untuk SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran), kata Sri Mulyani sebesar Rp270,4 triliun. Menurutnya, ini adalah strategi pemerintah menghadapi volatilitas di tahun 2023.
"Kita akan mengakumulasi SiLPA yang cukup signifikan karena faktor pembiayaan 2023 yang ada untuk meminimalkan dampak volatilitas. Untuk jaga cash buffer. Kalau nanti liat SiLPA besar di akhir tahun, itu by design kita untuk mengelola risiko di tahun anggaran selanjutnya," pungkas Sri Mulyani.
(FAY)