Apindo Minta Kebijakan Zero ODOL Ditunda Hingga 2025
Apindo minta kebijakan penerapan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (over dimension overload) atau ODOL ditunda hingga 2025.
IDXChannel — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah mengusulkan kebijakan penerapan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (over dimension overload atau ODOL) diundur yang awalnya akan diterapkan tahun 2023 menjadi 2025.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan penerapan zero ODOL di tahun 2023 akan sangat berat diterapkan bagi sejumlah pengusaha khususnya di masa pandemi yang masih banyak terdampak.
“Kita pada dasarnya kita bukan menolak kita mendukung ya dengan kebijakan odol untuk menertibkan truk bermuatam besar itu. Namun kan sekarang masih di situasi pandemi Covid-19 dan dari apa yang kami dengar dari pelaku transportasi dan juga dari pengguna jasa truknya mereka sangat dirugikan,” kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani saat dihubungi MNC PORTAL, Rabu (23/2/2022).
Apindo menyatakan kondisi dan biaya logistik akan sangat naik dan meminta waktu untuk kebijakan zero odol ini diundur paling tidak dua tahun pada 2025.
“Ya kita dari pengusaha meminta waktu kami usul kebijakan zero odol ini diundur paling tidak dua tahun atau di Tahun 2025, sampai pandemi ini selesai dan mereda, ” tambahnya.
Tak hanya itu, Pihak Apindo meminta Pemerintah untuk mengusulkan skema bantuan dan insentif dalam skema khusus dalam memberikan subsidi.
“Agar supaya harga tarif terjangkau, sehingga pelaku usaha ini juga tidak terlalu dibebankan, kami usulkan dana insentif ini diusahakan atau diambil dari alokasi yang biayanya perbaikan jalan. Untuk insentif sendiri tujuannya adalah untuk mengurangi dan mengurangi kecelakaan, mengurangi biaya perawatan jalan,” tambahnya.
Kedepan, setelah adanya insentif diharapkan dapat dilakukan konversi untuk beban tertentu untuk bisa dibuat lebih aman, karena ada alokasi dana cukup besar yang harus dikeluarkan pengusaha untuk peremajaan truk dan investasi truk baru.
“Kenapa mundurnya 2025 karena pandemi ininya diproyeksikan dua tahun, dan situasinya belum bagus. Mungkin kalau gak ada pademi dah jalan aja dan skemanya itu harus dipertimbangkan agar kendaraan yang ideal bisa lebih terjangkau,” pungkasnya. (TIA)