Atasi Dampak Perubahan Iklim, Indonesia Tegaskan Pentingnya Keterlibatan Swasta
Pendekatan lain harus diambil, karena daya saing perdagangan dan kualitas hidup masyarakat akan menurun jika kita masih menerapkan pendekatan business as usual.
IDXChannel - Indonesia mengingatkan semua pihak terkait urgensi mengantisipasi dampak perubahan iklim, sebagai salah satu dari beragam tantangan yang ada dalam lanskap perekonomian global saat ini.
Dalam lingkup ekonomi kawasan di Asia Tenggara, Indonesia menilai perlunya strategi bersama yang tidak hanya melibatkan pemerintah masing-masing negara anggota ASEAN, melainkan juga sinergi bersama dengan semua pihak agar dampak dan manfaat dari strategi tersebut bisa dirasakan seluas-luasnya.
"Penting bagi (negara-negara) ASEAN untuk segera menyusun strategi dan memperkuat kapasitas ketahanan terhadap peluang gangguan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat hadir dalam pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), di Phnom Penh, Kamboja, Rabu (9/11).
Airlangga hadir dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Delegasi RI pada pertemuan tersebut. Dalam pernyataannya, Airlangga menekankan bahaya dari dampak perubahan iklim yang harus segera diantisipasi oleh komunitas masyarakat di lingkup regional ASEAN.
“Dibutuhkan langkah-langkah konkret yang mengarah pada kebijakan dan aktivitas rendah karbon, guna meminimalisasi dampak perubahan iklim yang terjadi. Pendekatan lain harus segera diambil, karena daya saing perdagangan dan kualitas hidup masyarakat bakal menurun jika kita masih menerapkan pendekatan business as usual," tutur Airlangga.
Menurut Airlangga, transisi menuju masa depan yang berkelanjutan adalah kunci kemakmuran, ketahanan dan bahkan kelangsungan kawasan. Karenanya, agenda dekarbonisasi sudah seharusnya tidak hanya menjadi milik pemerintah, melainkan juga harus menjadi upaya bersama yang turut melibatkan sektor swasta dan masyarakat yang paling terkena dampak perubahan iklim.
“Kita perlu mengarusutamakan agenda keberlanjutan di setiap lini kebijakan kita berdasarkan komitmen pada Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ungkap Airlangga.
Saat ini, Airlangga menjelaskan, ASEAN telah memulai inisiatif tersebut melalui program netralitas karbon yang akan menjadi dasar untuk Visi Hijau ASEAN pasca 2025.
“Pengembangan strategi ASEAN dalam netralitas karbon harus mempertimbangkan perlunya transisi yang adil dan teratur serta memastikan bahwa tidak ada satupun negara anggota yang tertinggal,” papar Airlangga.
Secara lebih rinci, Airlangga mengusulkan sedikitnya lima langkah yang perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN secara bersama-sama. Kelima langkah tersebut, pertama, yaitu pengembangan strategi harus dilakukan secara inklusif, partisipatif dan konsultatif dengan semua sektor yang ada di ASEAN seperti mineral, iptek, keuangan dan industri serta melibatkan masyarakat.
Kedua, perlu adanya pengawasan yang efektif sebagai dasar penyusunan kebijakan yang strategis. Ketiga, tingkatkan tata kelola implementasi yang akuntabel dengan memanfaatkan struktur ASEAN yang ada saat ini.
Keempat, harus ada instansi pengampu di masing-masing negara untuk membahas inisiatif netralitas karbon. Kelima, melibatkan negara mitra secara aktif untuk mendapatkan dukungan dalam implementasi agenda pembangunan berkelanjutan di ASEAN.
Sekjen ASEAN menekankan bahwa skenario low carbon berpotensi memberikan manfaat ekonomi sebesar USD12,5 triliun, rata-rata pertumbuhan GDP sebesar 3,5 persen per tahun untuk 50 tahun ke depan dan menciptakan 30 juta lapangan kerja lintas ASEAN di 2030.
Pada akhir pertemuan, semua menteri menyepakati pernyataan bersama yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan di sektor ekonomi terutama sektor pertanian, energi dan transportasi.
Para Menteri juga mendukung pengembangan strategi ASEAN dalam netralitas karbon yang terdiri dari: inventori Gas Rumah Kaca, pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan untuk mendukung kredit karbon, menciptakan pasar karbon di kawasan, investasi teknologi rendah karbon dan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN, Menteri Perhubungan ASEAN dan Menteri Energi ASEAN. Sementara Menko Airlangga didampingi oleh Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional-Kemendag, Stafsus Menko Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional-Kemenko Perekonomian, Asdep KSE Regional dan Sub Regional-Kemenko Perekonomian. (TSA)