Atasi Karhutla Akibat Badai El Nino, BNPB Kekurangan Helikopter Water Bombing
Terjadinya perang membuat pasokan helikopter yang harusnya bisa dibeli dari kedua negara tersebut jadi terhenti.
IDXChannel - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku kewalahan dalam mengatasi dampak terjadinya badai El Nino, yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia.
Pasalnya, saat ini BNPB tercatat hanya memiliki 22 unit dari jumlah yang harusnya dibutuhkan sebanyak 50 unit fasilitas helikopter water bombing.
"Idealnya yang dibutuhkan di Indonesia harusnya minimal ketika El Nino itu ada 50 (helikopter water bombing). Tapi sekarang yang tersedia hanya 22. Ini sudah kami kerahkan untuk seluruh Indonesia," ujar Suharyanto, Jumat (15/9/2023).
Menurut Suharyanto, masalah utama macetnya proses pembelian helikopter jenis water bombing lantaran terjadinya perang antar Rusia dan Ukraina.
Terjadinya perang membuat pasokan helikopter yang harusnya bisa dibeli dari kedua negara tersebut jadi terhenti.
"Kenapa hanya 22? Karena dulu-dulu ketika Ukraina dengan Rusia belum perang, kami ambil heli dari sana. Nah sekarang mereka bertempur sendiri sehingga kesulitan," tutur Suharyanto.
Saat ini pemerintah hanya dapat menggunakan helikopter water bombing yang ada secara bergantian. Hal itu disesuaikan dengan tingkat keparahan dari karhutla.
"(Jumlah heli) 22 ini yang kami oper-oper. Jadi mana provinsi yang kebakarannya pesat, kami langsung kirim ke sana. Dan dipadukan dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC). Nah terkadang di akhir September seperti ini, cuaca atau awan hujan tidak terbentuk, sehingga mendatangkan hujan agak susah juga," keluh Suharyanto.
Meski demikian, SUharyanto memastikan pihaknya tetap berupaya maksimal untuk pemadaman karhutla yang terjadi, dan berharap situasinya tidak semakin parah, seperti yang pernah terjadi pada 2015 dan 2019 lalu.
BNPB disebut Suharyanto juga telah membuat sejumlah strategi untuk mengatasi kekeringan, salah satunya dengan menyiapkan formulasi siaga darurat kekeringan.
"Untuk kekeringan, kami juga dengan daerah juga sudah membuat semacam status lebih soft gitu. Biasanya BNPB bisa turun setelah ada darurat. Nah, sekarang kami membuat formulasi siaga darurat kekeringan," tegas Suharyanto. (TSA)