Aturan Pembatasan BBM Subsidi Masih Dibahas, Bahlil: Jangan Dulu Berspekulasi
Bahlil pun meminta kepada publik untuk tidak berspekulasi apapun. Sebab, aturan soal BBM subsidi ini masih belum final.
IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya masih membahas aturan yang berhubungan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
"Jadi belum ada aturan itu dan belum ada diterapkan. Biar clear, masih dalam pembahasan. Dan saya pikir dalam waktu 1 sampai 2 minggu ini belum ada gitu ya," kata dia ketika ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) 2015-2019 itu juga meminta kepada publik untuk tidak berspekulasi apapun. Sebab, aturan soal BBM subsidi ini masih belum final.
"Jadi jangan dulu berspekulasi apa-apa. Jadi aturannya masih dibahas," kata dia.
Bahlil juga menekankan bahwa kriteria penerima BBM subsidi ini juga akan diumumkan pada waktu yang tepat. Oleh karenanya, dia meminta publik menunggu pengumuman resmi dari pemerintah soal penentuan kendaraan atau individu yang berhak menerima BBM subsidi.
"Semuanya nanti kita umumkan. Yang jelas BBM ini diberikan kepada yang berhak menerima subsidi, tepat sasaran. Jangan orang seperti saya dikasih BBM subsidi dong, nggak fair. Kita harus kasih kepada saudara-saudara kita yang memang layak untuk mendapatkan," kata Bahlil.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto memberikan sedikit bocoran mengenai kendaraan apa saja yang masih boleh menggunakan Pertalite dan Solar dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 yang akan datang.
Demikian diungkapkan Djoko saat menjawab pertanyaan dari Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia terkait kepastian pasokan solar ke depan.
"Bocoran sedikit, meskipun meskipun sebetulnya saya tidak boleh ngomong, nanti Perpres yang baru tidak usah khawatir angkutan umum barang, orang itu masih dapat (BBM Subsidi)," kata Djoko ketika ditemui di Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Djoko menuturkan, nantinya pembagian Solar ini akan dilakukan per daerah per SPBU oleh BPH Migas.
"Jadi kalau daerah Ibu kurang sampaikan ke BPH bisa dialokasikan ke wilayah-wilayah yang berlebih, problemnya sekarang itu banyak disalahgunakan untuk perkebunan ke industri dan sebagainya," kata Djoko.
(NIA DEVIYANA)