Bahas Kebijakan Energi, DPR Ingatkan Pemerintah Soal Prinsip Penting Ini
agar dalam upaya meminimalisasi emisi, pemerintah tidak melupakan prinsip utama terkait kedaulatan negara.
IDXChannel - Pemerintah terus berupaya meminimalisasi emisi karbon dengan secara bertahap mengurangi ketergantungan atas pemakaian energi fosil.
Salah satunya dengan melakukan bauran energi atas konsumsi batu bara bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), atau sekaligus menghentikan operasionalnya secara keseluruhan.
Terkait kebijakan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengingatkan agar dalam upaya meminimalisasi emisi tersebut, pemerintah tidak melupakan prinsip utama terkait kedaulatan negara.
Dalam pelaksanaan berbagai upaya yang dilakukan, Mulyanto mengimbau agar pemerintah dapat tetap berdaulat dengan mempertahankan pembangkitan energi listrik, seiring melimpahnya pasokan sumber daya yang tersedia di Indonesia.
Mulyanto menegaskan pembangkitan listrik harus tetap mengacu pada situasi di Tanah Air, dan jangan sampai pemerintah latah dengan tren yang terjadi di dunia internasional, yang ramai-ramai menghentikan penggunaan PLTU.
"Walaupun kita sudah mengakui investment plan dari JETP (Just Energy Transition Partnership) yang di dalamnya mengatur kebijakan investasi untuk penghentian PLTU, namun pemerintah tetap harus mengutamakan sumber daya dalam negeri," ujar Mulyanto, Sabtu (9/9/2023).
Menurut Mulyanto, jangan sampai kesepakatan internasional tersebut justru menyulitkan Indonesia, terutama masyarakatnya dalam memperoleh energi listrik.
"Pemerintah harus tetap menjamin ketersediaan listrik secara aman dan terjangkau," tutur Mulyanto.
Mulyanto menjelaskan, Indonesia jangan secara gegabah meninggalkan energi yang dimiliki, lalu justru mengimpor sumber daya dari luar.
"Kita harus optimalkan kondisi sumber daya yang dimiliki untuk pembangkitan listrik di Tanah Air," ungkap Mulyanto.
Yang jelas, Mulyanto menekankan, pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan kesepakatan apapun dengan pihak luar. Hal ini dinilai Mulyanto sangat krusial untuk dilakukan, guna menjaga kepentingan dalam negeri, terutama yang terkait dengan daya beli masyarakat secara luas.
"Jangan sampai kita harus impor, karena impor justru menyulitkan daya beli masyarakat. Itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga," tegur Mulyanto.
Imbauan ini diungkap Mulyanto seusai mengunjungi PLTU Suralaya yang shutdown unit sebesar 1,6 GW sejak 29 Agustus 2023. Saat itu Mulyanto juga memastikan bahwa emisi operasional PLTU Suralaya sudah terkelola dengan baik.
Sebagaimana diketahui, PLTU Suralaya sempat dituding sebagai kambing hitam penyebab polusi udara di Jakarta.
Namun yang terjadi saat PLTU tersebut shutdown, kualitas udara tidak kunjung membaik pada 30-31 Agustus. Pada tanggal itu, Indeks IQAir masih pada posisi 163 atau tidak sehat.
Tercatat, kualitas udara membaik justru saat penerapan 75 persen WFH aparatur sipil negara yang bekerja di Jakarta.
"Hal itu membuktikan bahwa PLTU Suralaya bukan penyebab memburuknya kualitas udara di Jakarta," tegas Mulyanto. (TSA)