Bahlil Gelar Rapat Bersama Bos Danantara hingga Dasco, Ini yang Dibahas
rapat tersebut membahas sejumlah isu mulai dari fenomena antrean panjang BBM di sejumlah daerah.
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menggelar rapat bersama CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, Kapolri Suyudi Ario Seto, hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026).
Bahlil menjelaskan rapat tersebut membahas sejumlah isu mulai dari fenomena antrean panjang BBM di sejumlah daerah, hingga pembentukan nomenklatur baru Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Tadi kami melakukan rapat karena ini bicara tentang Kemenko baru. Rapatnya sifatnya koordinasi saja biasa dalam rangka mendorong bagaimana penciptaan nilai tambah dan bagaimana bisa meningkatkan PNBP dan meningkatkan devisa kita di era kondisi global yang tidak menentu," ujar Bahlil dalam konferensi pers.
Bahlil menjelaskan koordinasi dengan Kepolisian diperlukan untuk melakukan penindakan apabila terjadi potensi pelanggaran ditengah isu kelanggakaan BBM disejumlah daerah.
Sebab Bahlil menyebut saat ini kondisi stok BBM secara nasional masih dalam koridor yang cukup dengan posisi ketahanan di cukup. Meskipun kondisinya mengalami kekurangan dari posisi biasanya 20 hari, namun saat ini berkurang sekitar 16-18 hari.
"Tadi saya juga mendapat laporan dari Pertamina. Secara stok nasional kita, BBM itu di 16 sampai 18 hari. Jadi stok BBM nasional, insyaallah itu aman," ujar dia.
Dia menyebut antrean BBM yang terjadi di Bali disebabkan oleh adanya masalah distribusi BBM karena kendala dari sisi pengiriman. Bahlil meminta Pertamina untuk menambah jumlah armada kapal untuk meningkatkan ketersediaan stok BBM di sejumlah daerah.
"Saya tadi memerintahkan untuk mereka untuk segera menggandakan kapal agar tidak terjadi kondisi yang tidak diinginkan di daerah-daerah, supaya bisa percepatan," ujarnya.
Rapat tersebut membahas sejumlah agenda, mulai dari penguatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional, peningkatan penerimaan negara, hingga ketahanan energi di tengah ketidakpastian global. Pertemuan itu juga menyinggung persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah.
Dia menambahkan, penguatan hilirisasi dan transisi energi membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk dari DPR, Danantara, badan usaha milik negara (BUMN), kepolisian, dan Pertamina.
Menurut Bahlil, sinergi tersebut diperlukan agar agenda penciptaan nilai tambah, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penguatan devisa dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga ketahanan energi nasional.
(NIA DEVIYANA)