Bahlil Sebut APBN Masih Bisa Subsidi BBM, Tapi Angkanya Berkurang
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan bocoran terkait kondisi APBN.
IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan bocoran terkait kondisi APBN. Di mana sebagian di antaranya masih memberikan suntikan terhadap harga bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Bahlil mengabarkan semakin lama belanja negara untuk mensubsidi BBM makin lama makin membengkak, bahkan bisa mencapai Rp600 triliun jika terus mengikuti harga minyak dunia.
Menurutnya kemungkinan yang langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menekan angka subsidi BBM ke masyarakat, atau menaikkan harga bensin dari harga yang ada saat ini.
"Sekarang kita masih split sekitar Rp5 ribu (Pertalite), ini harga yang tinggi, ini yang menjadi beban subsidi kita, mungkin subsidi kita tetap ada, tapi angkanya yang harus kita perkecil," kata Bahlil usai konferensi pers di kantornya, Jumat (12/8/2022).
Karena jika pemerintah mencabut subsidi 100% untuk BBM bakal menimbulkan dampak inflasi lebih tinggi dari pada yang tercatat saat ini sekitar 4%. Sebab sektor energi menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar.
"Karena kira harus menjaga beban rakyat, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan terhadap fiskal, karena dari Rp500 sampai Rp600 triliun, itu sama dengan 25% dari total pendapatan negara, apalagi subsidi itu tidak tepat sasaran," kata Bahlil.
Bahlil mengungkapkan belanja pemerintah untuk subsidi BBM saat ini banyak yang salah sasaran atau masih banyak orang yang seharusnya tidak berhak menerima subsidi, tapi masih memanfaatkan untuk sekedar meraup keuntungan.
"Minyak-minyak itu dikasih ke perusahaan kebun, perusahaan tambang, gimana tuh, pajaknya dari rakyat kecil? Subdisinya ke orang yang tidak pantas mendapat subsidi," ucapnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan saat ini tengah menghitung dan merancang wacana untuk menaikkan harga Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter. Sehingga tambalan subsidi bisa terpangkas.
"Masih dihitung (pertalite harganya Rp10 ribu)," kata Bahlil.
"Tetap Subdisi ada, tapi untuk rakyat menengah ke bawah, motor di bawah 250cc, angkutan umum untuk logistik kepentingan rakyat, tetapi untuk yang lainnya tidak ada subsidi," pungkasnya. (TYO)