Bahlil Ungkap Perizinan bagi Investor Asing Kini Lebih Mudah
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkap pentingnya pemangkasan prosedur bagi investor asing.
IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap pentingnya pemangkasan prosedur bagi investor asing. Hal tersebut karena banyaknya keluhan yang mempermasalahkan terkait rumitnya perizinan yang ada di Indonesia dan tidak transparan.
"Pemangkasan prosedur, banyak negara G20 yang menyampaikan kepada kita untuk pentingnya ada pemangkasan sistem operasi yang bertele-tele dan tidak transparan," ujar Bahlil dalam konferensi pers hasil pertemuan tingkat menteri G20 bidang Perdagangan, Invetasi, dan Industri, Jumat (23/9/2022).
Namun demikian Bahli mengatakan dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) mampu mengakomodir keluhan pemodal asing tersebut. Bahkan dengan adanya UU tersebut setidaknya pemerintah memangkas 70 undang-undang.
"Kita menyetujui dan memberikan contoh dalam adanya UU cipta kerja dengan memangkas 70 undang-undang dan sudah kita hasilkan," kata Bahlil.
Menurutnya hal tersebut menjadi sebuah capaian untuk pemerintah yang telah berhasil menggunting banyak undang-undang untuk mengundang investasi masuk ke Indonesia.
"Ini sebagai bentuk dari proses transformasi yang kita lakukan terkait dengan penyederhanaan," kata Bahlil.
Sebab menurutnya, investasi menjadi salah satu instrumen untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih investasi yang masuk menciptakan hilirisasi industri.
"Jadi hilirisasi sebagai wujud meningkatkan nilai tambah, Sekaligus jawaban dari visi presiden tentang transformasi ekonomi, sudah disepakati oleh negara G20," pungksnya.
Bahlil menambahkan, dalam pertemuan tingkat Menteri G20 hari ini juga ada minat investasi dari negara lain ke Indonesia. Meski demikian Bahlil masih enggan untuk menyebut nilai dan dari mana investor tersebut.
"Ada beberapa negara (mau investasi), namun angkanya belum bisa kita sampaikan, sebab dalam (Kementerian) investasi pendekatannya berbeda dengan kementerian lain, kalau kita rill dulu baru ngomong," pungkasnya.
(IND)