Bangun Kawasan Inti IKN, Menteri PUPR Minta Anggaran Rp12,7 T ke Sri Mulyani
Menteri PUPR minta anggaran Rp12,7 triliun ke Sri Mulyani untuk membangun infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C.
IDXChannel - Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengusulkan penambahan anggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C.
Menteri Basuki menjelaskan, hal tersebut diperlukan untuk mengakomodir minat investor yang meningkat pasca penjajakan pasar dilakukan pada Agustus lalu.
"Kami sudah mengirimkan surat kepada Menkeu No. KU 0101-Mn/2210 perihal usulan anggaran percepatan pembangunan ibu kota negara pada 2023 sebesar Rp12,7 triliun," kata Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR, Senin (28/11/2022).
Lebih lanjut Basuki menguraikan, kebutuhan dana tambahan itu diperuntukkan membuat jalan akses logistik, land development di wilayah KIPP 1B dan 1C sekaligus pembangunan rumah ASN atau TNI Polri.
Menurutnya, permintaan invetasi yang masuk ke IKN Nusantara melonjak 25 kali lipat dari semula disiapkan 38 hektare menjadi 965 hektare untuk membangun beberapa fasilitas penunjang, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan dan perkantoran.
Adapun saat ini, Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur di KIPP 1B dan 1C sudah masuk proses tender. Targetnya akan rampung kuartal II 2023.
"Banyak sekali investor yang ingin mulai. Itu adanya di WP 1B dan 1C (KIPP) kita akan segera membuka itu. Saya rencanakan itu kuartal I (selesai) sekarang sudah mulai tender, sehingga kuartal III Bapak Presiden sudah bisa bawa investor," tandas Basuki.
(FAY)