ECONOMICS

Banyak Interaksi, Distributor Seharusnya Dapat Prioritas Vaksin Gotong Royong

Arif Budianto/Kontributor 19/05/2021 07:58 WIB

Para pekerja yang bergerak dalam bidang distribusi atau supply chain mestinya mendapat prioritas vaksinasi dari vaksin gotong royong.

Para pekerja yang bergerak dalam bidang distribusi atau supply chain mestinya mendapat prioritas vaksinasi dari vaksin gotong royong. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Para pekerja yang bergerak dalam bidang distribusi atau supply chain mestinya mendapat prioritas vaksinasi dari vaksin gotong royong. Mereka dianggap kelompok rentan karena banyak berinteraksi dengan masyarakat.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) Yudi Mulyana Hidayat mengatakan, penentuan prioritas kelompok industri yang divaksin perlu dilakukan secara transparan dan memperhitungkan faktor risiko berbagai jenis pekerjaan. Terlebih untuk program vaksin gotong royong yang menyasar industri.

Pemberian vaksin, selain pertimbangan padat karya dan zona merah, karakteristik pekerjaan dalam industri juga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan prioritas kelompok yang divaksin.

Menurut Yudi, industri terkait rantai pasok (supply chain) yang memiliki banyak tenaga distributor dan pengecer barang perlu mendapatkan prioritas vaksin. Sebab, jenis pekerjaan tersebut memiliki frekuensi interaksi sosial yang tinggi dengan masyarakat di luar pabrik.

“Distributor atau pengecer adalah jenis pekerjaan yang sehari-hari bertemu dengan banyak orang di pasar. Kita semua tahu bahwa pasar merupakan tempat ramai yang paling sulit menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya dalam siaran persnya, Rabu (19/5/2021).

Selain itu, Kementerian BUMN juga dinilai perlu memprioritaskan vaksinasi pekerja industri yang terkait kesehatan. Produk-produk kesehatan seperti obat-obatan, vitamin, masker, hand sanitizer dan sabun dianggap perlu dijamin keberadaannya di pasar karena sangat diperlukan selama masa pandemi. 

“Pada prinsipnya semua pekerja dan industri harus memiliki akses yang setara dalam vaksinasi. Tetapi, karena stok vaksin terbatas dan kebutuhan sangat tinggi, pemerintah dituntut untuk bijak dalam menentukan prioritas,” pungkasnya. (TIA)

SHARE