Bappenas Ungkap Alasan Ibu Kota Tetap Dipindah Saat Pandemi Covid

Pemerintah akan memindahkan Ibu Kota ke Paser, Kalimantan Timur. Banyak pihak mengkritik, salah satunya pemindahan dilakukan saat Indonesia masih pandemi.

IDXChannel - Pemerintah akan memindahkan Ibu Kota ke Paser, Kalimantan Timur. Banyak pihak mengkritik, salah satunya pemindahan dilakukan saat Indonesia masih dilanda pandemi covid-19.

Plt. Direktur Regional II Bappenas, Mohammad Roudo mengatakan salah satu alasan dipindahkannya Ibu Kota ditengah pandemi ini merupakan salah satu bentuk penanganan pandemi.

"Pertanyaannya memang kenapa harus saat ini disaat pandemi covid, pertama pemindahaan ibu kota ini salah satu bagian dari upaya kita mengatasi pandemi," ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (2/2/2022).

Menurutnya dengan dipindahkan ibu kota menjadi strategi untuk mengatasi dampak pandemi terutama di sektor ekonomi yang saat cukup berdampak dalam untuk masyarakat.

"Dengan melakukan transformasi ekonomi, rencananya juga akan dibuat 6 cluster industri, dan 2 cluster pendukung, harapannya ketika itu bisa bergerak bisa memberikan multiplier effect," sambungnya.

Sebab Roudo menjelaskan dengan di pindahkannya Ibu Kota ke Kalimantan tersebut akan menciptakan pemerataan pemabangunan yang selama ini hanya berfokus pada beberapa wilayah saja.

"Ini adalah salah satu upaya bagaiama kita melakukan transformasi ekonomi, bagaimana kita mengurangi kesenjangan wilayah, meningkatkan pemerataan dengan membuat pusat pertumbuhan baru," kata Roudo.

Menrutnya pemindahaan Ibu Kota ini sudah melalui kajian serta konsultasi publik dengan para pakar. Sehingga hasil kajian tersebut menunjuk Kalimantan Timur untuk menjadi lokasi pemindahan.

"Kita punya visi di tahun 2045, menurutnya kami keputusannya sudah sangat tepat untuk saat ini disamping tantangan yang ada," tutur Roudo.

Roudo mengatkan terkait pendanaan akan sebisa mungkin menggunakan skema kerja sama dengan swasta dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan juga menggunakan anggaran APBN.

"Kita mencoba mendorong mungkin bertahap, untuk melibatkan peran serta dari swasta dalam pembiayaan IKN ini," tutupnya. (RAMA)