Basuki Beberkan Alasan Rumah Dinas Menteri di IKN lebih Kecil Dibanding Jakarta
Basuki Hadimuldjono membeberkan alasan rumah dinas jabatan Menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak sebesar rumah dinas yang ada di Jakarta.
IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono membeberkan alasan rumah dinas jabatan Menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak sebesar rumah dinas yang ada di Kompleks Kementerian Widya Chandra, Jakarta.
Menurutnya, pembangunan rumah dinas Menteri di IKN terbatas oleh Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sehingga secara dimensi pembangunan rumah dinas di IKN harsu sesuai dengan RDTR yang sudah disusun.
"Itu dari rencana detail tata ruangnya (RDTR) di IKN terbatas. Ukurannya memang tidak dibikin sebesar, se-compact mungkin (seperti di Jakarta), jadi tidak bisa melebar," kata Menteri Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (13/3/2024).
Menteri Basuki menambahkan, rumah Menteri di IKN juga tidak semewah seperti yang ada di Jakarta. Sedangkan dari sisi fasilitas, Menteri Basuki juga menyampaikan hal yang sama. Bahwa tidak ada fasilitas rumah tapak Jabatan Menteri yang dibuat lebih mewah, sebab dibangun menggunakan uang negara.
Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan 36 rumah tapak jabatan menteri di IKN bakal rampung pada bulan Juli 2024. Bahkan rumah tersebut tidak hanya berupa bangunan fisik, namun juga sudah dipenuhi oleh furnitur di dalamnya.
"Nanti kan di bulan Juli ini semuanya selesai (rumah tapak jabatan menteri), ada 36 itu," kata Danis.
Sebanyak 24 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri Persil 104 dibangun di atas lahan seluas 10,6 Ha. Sementara, Rumah Tapak Jabatan Menteri Persil 105 sebanyak 12 unit dibangun di atas lahan seluas 9,1 Ha. Seluruhnya dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meubelair, serta fasum fasos.
Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Kalimantan II H. Hujurat menerangkan, pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri juga didesain untuk merespon kondisi topografi berkontur. "Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri terdiri dari 2 tipe rumah yang mengikuti kontur lahan, yaitu tipe upslope dan downslope," jelas Hujurat.
Tipe upslope yang dibangun sebanyak 25 unit diperuntukkan bagi hunian yang berada pada punggungan bukit, dengan elevasi belakang rumah lebih tinggi daripada elevasi jalan. Sementara tipe downslope yang dibangun sebanyak 11 unit, diperuntukkan bagi hunian yang berada di lereng bukit sehingga elevasi belakang rumah lebih rendah daripada elevasi jalan.
(NIY)