Begini Cara Badan Pangan Nasional Kendalikan Inflasi
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pengendalian inflasi khususnya inflasi pangan di daerah membutuhkan.
IDXChannel - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pengendalian inflasi khususnya inflasi pangan di daerah membutuhkan keseriusan pemerintah setempat.
Menurutnya, keterlibatan daerah merupakan aspek penting dari upaya pengendalian inflasi nasional, karena laju inflasi di daerah berkontribusi terhadap laju inflasi nasional. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo agar semua pihak harus serius dalam menangani masalah pangan, tidak cukup secara makro tapi harus masuk ke mikro, detail, dan satu per satu.
"Upaya pengendalian harus sinergis dari pusat hingga daerah, karena itu setiap senin kita bersama Pak Mendagri dan seluruh kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota duduk bersama memberikan update serta sharing best practice paling efektif dalam mengendalikan inflasi. Bapak dan ibu silahkan pelajari, cari peluang dan implementasikan langsung di provinsi Bengkulu," ujar Arief dalam High Level Meeting (HLM) Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Bengkulu yang dikutip dari rilis, Jumat (23/06/2023) di Bengkulu.
Terdapat dua hal yang perlu dilakukan oleh daerah dalam kerangka pengendalian inflasi pangan, lanjutnya, yaitu penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan penyusunan neraca pangan daerah.
Setiap daerah memiliki potensi produksi pangan yang beragam. Ada wilayah surplus dan ada wilayah defisit, membutuhkan sinergi dan komunikasi sehingga keterjangkauan pangan merata di seluruh daerah.
"Bengkulu sebagai wilayah nett consumer untuk beberapa produk pangan tentunya membutuhkan pasokan pangan dari daerah lain. Karena itu, butuh kerja sama dengan daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan domestik," ujar Arief.
KAD yang dilakukan antarpulau bisa bersinergi dengan program tol laut dari Kementerian Perhubungan. Arief menambahkan Badan Pangan Nasional telah bekerjasama dengan Kemenhub untuk mendistribusikan pangan antar daerah surplus dengan defisit,
"Tentunya hal tersebut bisa dilakukan di Bengkulu dan akan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan pasokan sehingga harga dapat terkendali dan inflasi terjaga." ujarnya.
Selain itu, Arief juga mendorong penguatan neraca pangan daerah sebagai basis data dalam pengambilan kebijakan pangan di tingkat daerah karena Neraca pangan daerah ini sangat penting untuk mengetahui kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan, kemudian untuk memprediksi apakah perlu melakukan intervensi antara lain melalui gerakan pangan murah maupun fasilitasi distribusi pangan.
"Penguatan data neraca pangan seperti yang dilakukan di tingkat pusat, juga harus dilakukan di Provinsi Bengkulu dan seluruh kabupaten kota agar dapat diambil kebijakan yang tepat sesuai kondisi yang real di lapangan," ujarnya.
Adapun demikian, terkait penyaluran bantuan pangan beras di Bengkulu, Arief mengapresiasi sinergi yang terbangun antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan BULOG Kanwil Bengkulu sehingga penyaluran bantuan beras untuk 1,69 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bengkulu dalam tiga tahap telah rampung 100 persen.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bantuan pangan beras ini digelontorkan sebagai salah satu upaya menjaga daya beli masyarakat dan menjaga pengendalian inflasi pangan.
(DKH)