Belanja Negara Capai Rp83,2 Triliun di Januari 2023, Buat Apa Saja?
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Januari 2023 mencapai Rp83,2 triliun.
IDXChannel - Realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Januari 2023 mencapai Rp83,2 triliun. Angka ini mencapai 3,7 persen dari pagu anggaran yang disediakan pemerintah di 2023 yaitu sebesar Rp 3.061,2 triliun.
"Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp28,7 triliun atau 3,7% dari pagu utamanya untuk percepatan penyaluran BOS, pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan, sarpras/logistik," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers: APBN KITA Februari 2023 secara virtual di Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Belanja ini juga ditujukan untuk pemeliharaan jalan, jaringan, maupun irigasi, BMN, penyaluran bansos, dan juga termasuk kegiatan operasional K/L.
"Sementara itu, belanja non K/L Rp54,5 triliun atau setara 4,4% dari pagu utamanya untuk pembayaran manfaat pensiun dan penyaluran subsidi non energi," ucap Sri.
Dia menyortir jenis belanja yang menjadi prioritas. Pertama, anggaran kesehatan sebesar Rp5,3 triliun, terutama belanja K/L Rp4,47 triliun untuk bantuan iuran JKN dan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri.
Ini juga untuk semua keluarga miskin dan anggota keluarganya yang mendapatkan kartu BPJS dan iurannya dibayar oleh pemerintah sebanyak 96,7 juta individual.
"Belanja non K/L Rp0,87 triliun juga mencakup jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri," tambah Sri.
Kemudian prioritas selanjutnya adalah anggaran ketahanan pangan Rp0,9 triliun, melalui belanja K/L untuk Kementerian PUPR sebesar Rp630,8 miliar utamanya untuk pembangunan bendungan dan irigasi, dan Kementerian Pertanian Rp125,4 miliar dan KKP Rp99,4 miliar utamanya untuk kegiatan teknis.
"Prioritas selanjutnya adalah anggaran perlindungan sosial Rp14,6 triliun, yang terdiri dari belanja K/L Rp3,9 triliun untuk Kementerian Sosial berupa penyaluran bansos bencana dan asistensi penyandang disabilitas, dan Kementerian Agama untuk penyaluran bantuan KIP Kuliah," jelas Sri.
Sementara itu, belanja non K/L-nya sebesar Rp10,7 triliun, yang diwujudkan melalui belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"KUR tahun ini juga akan meningkat lagi, sehingga belanja untuk subsidi KUR akan cukup tinggi. Ini adalah cara pemerintah melindungi UKM agar mereka tetap mendapatkan akses dari sisi modal namun tidak menanggung biaya bunga yang cenderung meningkat karena kenaikan inflasi dan suku bunga," pungkas Sri.
(SLF)