Belanja Pemerintah Pusat Baru Capai Rp546,8 Triliun, Begini Rinciannya
Wamenkeu mengatakan Belanja Pemerintah Pusat hingga 30 April 2025 telah mencapai Rp546,8 triliun, atau mencapai 20,2 persen dari total APBN tahun ini.
IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengatakan Belanja Pemerintah Pusat hingga 30 April 2025 telah mencapai Rp546,8 triliun. Angka tersebut baru mencapai 20,2 persen dari total APBN tahun 2025.
Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lanjut Suahasil, Belanja Pemerintah Pusat terbilang lebih rendah. Itu karena tidak ada alokasi anggaran untuk belanja Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2025.
"Dibandingkan dengan 2024 memang terjadi lebih rendah. Namun lebih rendahnya adalah karena sebagian di tahun 2024 itu ada belanja khusus Pemilu yaitu belanja pada bulan Februari. Tahun ini tidak ada belanja tersebut," katanya dalam paparan APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jumat (23/5/2025).
Lebih lanjut, Suahasil memaparkan Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari APBN, yang meliputi belanja pegawai, barang, serta bantuan sosial.
"Belanja pegawai sampai dengan April telah dibelanjakan Rp102 triliun, 33,3 persen dari APBN. Ini artinya on track. Kalau kita bandingkan dengan 2024, terjadi peningkatan sekitar 6 persen, sebabnya adalah karena sudah mulai menerima pegawai" kata dia.
Untuk realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di April 2024 telah mencapai Rp7,3 triliun. Sementara untuk belanja Program Indonesia Pintar (PIP) tahun ini telah menyentuh Rp1,5 triliun, dan realisasi kartu sembako mencapai Rp10,9 triliun.
"Begitu juga yang KIP kuliah juga sudah berjalan dengan on track. Tahun 2025 ini disalurkan untuk 798.000 mahasiswa lebih senilai Rp7,4 triliun," lanjutnya.
Sedangkan belanja modal sampai dengan April mencapai Rp36,6 triliun, angka ini lebih rendah dibanding tahun lalu.
"Setengah dari belanja total itu terjadi pada April. Ini akselerasi belanja yang kita harapkan akan terus berlanjut di bulan-bulan yang akan datang. Terkait belanja barang, telah dibelanjakan Rp71,4 triliun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang Rp82,9 triliun," katanya.
Sementara belanja non-K/L, seperti pembayaran manfaat pensiun dan subsidi, mencapai Rp293,1 triliun atau 19 persen dari APBN. Dari jumlah itu, pembayaran pensiun menyentuh Rp70,8 triliun, dengan kenaikan jumlah pensiunan sekitar 55 ribu orang dibandingkan 2024.
Realisasi subsidi juga cukup signifikan dengan subsidi BBM tercatat meningkat 1,6 persen dengan konsumsi mencapai 4,35 juta kiloliter. Subsidi LPG 3 kg tumbuh 3,8 persen, dan pelanggan listrik bersubsidi naik 4,2 persen yang menyentuh angka 42 juta pelanggan.
Sementara itu, penyaluran subsidi pupuk sudah mencapai 2,3 juta ton, meningkat 33,4 persen dari tahun lalu.
Realisasi Anggaran MBG
Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menunjukkan progres positif. Hingga 21 Mei 2025, realisasi anggaran program MBG mencapai Rp3 triliun dengan penerima manfaat hampir 4 juta orang yang terdiri atas anak sekolah dan ibu hamil.
Sebanyak 1.386 dapur umum telah beroperasi melayani kebutuhan tersebut. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima MBG pada kuartal IV-2025 dengan dukungan 32.000 dapur umum. Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun disiapkan untuk mendukung target tersebut.
Di bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp2 triliun untuk pembangunan empat SMA Unggul Garuda dan mengembangkan dana abadi sekolah unggulan. Renovasi 65 sekolah rakyat tahap pertama sudah berjalan dengan anggaran Rp396 miliar. Revitalisasi sekolah lainnya mencakup 10.440 satuan pendidikan dan 2.120 madrasah.
Untuk bidang kesehatan, anggaran sebesar Rp47,6 triliun telah disalurkan, terdiri atas belanja pusat dan transfer ke daerah. Dana tersebut digunakan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), vaksinasi, pemberian makanan tambahan, serta bantuan operasional ke lebih dari 10.000 puskesmas. Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) juga meningkat dengan lebih dari 4,4 juta orang telah mendaftar, terutama kelompok usia produktif.
Suahasil juga menyampaikan keberhasilan Bulog dalam pengadaan beras. Hingga 15 Mei, Bulog telah membelanjakan Rp15,15 triliun untuk membeli 1,46 juta ton gabah dan 0,47 juta ton beras.
Cadangan beras Bulog kini mencapai 3,73 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Produksi beras nasional Januari-April 2025 naik 25,7 persen, didukung reformasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025.
“Ini semua bagian dari upaya kita menjaga ketahanan pangan, mendukung petani, dan memastikan APBN memberikan manfaat langsung ke masyarakat,” tuturnya.
(Febrina Ratna Iskana)